HarianBorneo.com, BALIKPAPAN — Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, menyoroti lemahnya perhatian terhadap aspek keselamatan dalam proyek pembangunan pemecah ombak di Pantai Balikpapan. Ia menyayangkan tidak adanya langkah antisipatif dari pelaksana proyek dalam mengatasi potensi risiko yang dapat mengancam keselamatan pengunjung.
“Pembangunan pemecah ombak ini saya sayangkan sebagai wakil rakyat. Saat proyek berjalan, tidak ada persiapan dari tim pekerja untuk menyelesaikan masalah seperti ini, termasuk langkah penyelamatan,” ujar Nurhadi.
Menurutnya, pelaksana proyek terlalu fokus pada pengerjaan fisik tanpa mempertimbangkan kemungkinan risiko yang dapat terjadi, terutama saat pantai dipadati wisatawan, khususnya di akhir pekan.
Nurhadi juga mengingatkan bahwa banyak pengunjung yang tidak terbiasa dengan kondisi pantai, sehingga membutuhkan pengawasan ekstra. Oleh karena itu, ia menyerukan kepada instansi terkait, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk lebih proaktif menyiapkan pengamanan di sekitar proyek.
“Peringatan untuk BPBD Balikpapan, mereka harus siap dengan segala kemungkinan, terutama saat banyak pengunjung datang. Harus ada pengawasan yang lebih ketat,” tegasnya.
Selain BPBD, Nurhadi juga mendorong keterlibatan Palang Merah Indonesia (PMI) dan relawan untuk memperkuat kesiapsiagaan di kawasan pantai. Ia menilai sinergi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat sangat penting demi menjamin keselamatan para pengunjung.
Terakhir, ia berharap Pemerintah Kota Balikpapan dapat segera mengambil langkah konkret dengan menggandeng pihak-pihak terkait untuk memperkuat pengamanan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat selama proyek berlangsung.(DPRDKaltim/Adv/IKH).
