HarianBorneo.com, SAMARINDA – Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10,63 Triliun untuk penanganan jalan nasional di Benua Etam. Sayangnya alokasi dana tersebut didominasi oleh pembangunan jalan di IKN Nusantara.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang usai menggelar RDP bersama BBPJN Wilayah Kaltim di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (27/2). Menurut Veri, ada dua penanganan yang akan dikerjakan pada tahun ini, yaitu penanganan jalan wilayah IKN dengan besaran sekitar Rp 8,7 Triliun. Sementara untuk alokasi dana penanganan jalan di wilayah Kaltim hanya diberikan sebesar Rp 1,8 Triliun.
“Penanganan jalan nasional tahun ini didominasi di IKN. Kita hanya dapat Rp 1,8 Triliun, naik Rp 300 Miliar dari tahun sebelumnya di angka Rp 1,5 Triliun,” imbuh Veridiana, Senin (27/2).
Politisi PDI-P ini memaparkan, anggaran Rp 1,8 Triliun itu sendiri akan digunakan untuk penanganan jalan nasional yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Contohnya pada ruas jalan penghubung Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Kemudian jalur perbatasan antara Kaltim dan Kalsel, serta jalan poros dari Samarinda menuju Kutai Timur.
“Kalau ditotal, panjang penanganan jalan nasional di wilayah Kaltim mencapai 1.008 kilometer (km),” sebutnya.
Meski alokasi anggaran penanganan jalan nasional di Kaltim mengalami peningkatan, Legislator dapil Kubar-Mahulu ini menilai bahwa anggaran tersebut masih cukup kecil untuk menangani ruas jalan di wilayah Kaltim secara keseluruhan. Oleh sebab itu, Komisi III mendorong kepada BBPJN untuk bisa meningkatkan lagi anggaran penanganan jalan nasional untuk wilayah Kaltim secara keseluruhan. (NF/Adv/DPRDKaltim)
