HarianBorneo.com, SAMARINDA — Seratus hari pertama masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji menjadi sorotan DPRD Provinsi Kaltim. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandi, menyatakan bahwa meski sejumlah program telah diluncurkan, periode awal ini masih tergolong tahap konsolidasi dan pemetaan arah kebijakan, sehingga belum tampak capaian signifikan.
“Seratus hari pertama itu adalah masa konsolidasi, pemetaan program, dan penyesuaian birokrasi. Bukan fase untuk mengejar pencapaian cepat,” jelas Agus.
Menurutnya, yang terpenting pada tahap ini adalah membangun fondasi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan. Ia menilai program pendidikan gratis yang digaungkan pemerintah provinsi merupakan salah satu langkah positif, meskipun implementasinya belum sepenuhnya terlihat.
“Pendidikan gratis itu bukan program sederhana. Perlu kesiapan sistem, regulasi, dan anggaran. Yang penting, niatnya sudah terlihat dan mulai dirancang secara serius,” tambahnya.
Agus menegaskan bahwa penilaian lebih konkret terhadap kinerja pemerintahan baru sebaiknya dilakukan setelah memasuki 200 hari kerja, saat program-program mulai berjalan dan hasilnya mulai terlihat.
“Kita tidak bisa terus berada di tataran wacana. Setelah 100 hari, masyarakat menunggu implementasi. Kalau sampai 200 hari belum terlihat pergerakan, saat itu baru kita harus lebih kritis,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa fase awal pemerintahan ini merupakan masa transisi antara sistem anggaran dan struktur birokrasi lama dengan visi pemerintahan baru.
“Perbedaan nyata baru akan terasa di tahun 2026. Tapi sejak sekarang, publik tentu ingin melihat langkah nyata. Pemerintah harus membuktikan bahwa rancangan kebijakan bisa dijalankan secara konsisten,” tutupnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
