HarianBorneo.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda menggelar rapat untuk menginventarisir usulan prioritas yang akan diajukan untuk Bantuan Keuangan (Bankeu) dari pemerintah provinsi dalam APBD Perubahan Tahun 2024 dan APBD Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, telah menugaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun usulan tersebut dengan teliti dengan pemberian jangka waktu selama dua hari. Berikut juga dengan rincian anggarannya.
“Saat ini dalam dua hari kedepan tim bekerja. Artinya TAPD saya tugaskan untuk membuat usulan yang masuk dalam segala prioritas,” ungkap Andi harun, Rabu (17/4/2024).
Dikatakan Andi Harun, bahwa tim tersebut juga telah ditugaskan untuk memastikan bahwa usulan yang diajukan adalah kegiatan yang mendesak dan memiliki dampak langsung pada masyarakat
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kegiatan yang diajukan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur jalan dan penataan kawasan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Harun menjelaskan bahwa prioritas utama untuk kedepannya masih pada penanganan banjir dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Usulan tersebut mencakup pembangunan jalan usaha tani, peningkatan akses ke pelabuhan untuk mendukung distribusi barang dan jasa serta inisiatif-inisiatif strategis di tingkat nasional, seperti penurunan angka kemiskinan.
“Tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik semata. Kita juga mengajukan program-program untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti revitalisasi pasar tradisional, pengembangan ekonomi kreatif dan penyediaan sarana prasarana untuk meningkatkan kegiatan ekonomi,” jelas Andi Harun.
Rapat ini menjadi langkah awal dalam proses penyusunan anggaran yang bertujuan untuk memberikan dukungan maksimal bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat Samarinda.
Harapannya, bahwa usulan yang diajukan akan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan di Kota Tepian.
“Pembangunan infrastruktur harus berhubungan dengan dukungan terhadap peningkatan ekonomi kemasyarakatan. Kita juga harus memperhatikan isu-isu strategis di tingkat nasional, seperti penurunan angka kemiskinan,” pungkasnya. (YH/Adv/PemkotSamarinda)
