HarianBorneo.com, SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi wilayah dengan populasi mendekati 4 juta jiwa, kini menghadapi krisis kesehatan yang cukup mendesak.
Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Andi Satya Adi Saputra sekaligus seorang dokter dan pengajar, baru-baru ini menyoroti permasalahan ini. Menurutnya, jumlah dokter di Benua Etam masih jauh dari cukup untuk melayani masyarakat secara optimal.
Bicara tentang data, pria yang akrab disapa Andi Satya ini menyebutkan bahwa Kaltim hanya memiliki sekitar 2.000 dokter. Angka ini hanya separuh dari jumlah yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menetapkan idealnya satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk.
“Populasi Kaltim yang mencapai 4 juta, provinsi ini seharusnya memiliki setidaknya 4.000 dokter untuk memenuhi standar layanan kesehatan yang memadai,” jelasnya.
“Artinya, kita masih kekurangan 50 persen dari standar WHO,” tambahnya.
Namun, jumlah yang minim hanyalah salah satu sisi masalah. Andi menekankan bahwa distribusi dokter yang tidak merata memperparah kondisi ini. Dari total 2.000 dokter, sekitar 80 persen terkonsentrasi di tiga kota besar yakni Samarinda, Balikpapan dan Bontang. Hal ini meninggalkan sebagian besar wilayah lain dalam keadaan minim tenaga medis.
“Distribusi yang tidak seimbang ini membuat masyarakat di daerah lain kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak,” terangnya.
Lebih lanjut kata Andi Satya, dirinya juga mencatat bahwa dari jumlah tersebut, 800 adalah dokter spesialis yang mayoritasnya memilih praktik di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda, di mana kesejahteraan dan fasilitas lebih menjanjikan.
“Sulit mempersalahkan dokter yang enggan bertugas di daerah terpencil, di mana akses jalan sulit dan fasilitas rumah sakit masih jauh dari memadai,” katanya.
Menurutnya, solusi ada di tangan pemerintah. Investasi dalam peningkatan infrastruktur kesehatan dan jaminan kesejahteraan bagi dokter yang bertugas di pedalaman menjadi kunci untuk menarik lebih banyak tenaga medis ke wilayah-wilayah tersebut.
“Tugas pemerintah adalah memastikan bahwa fasilitas di daerah terpencil cukup memadai untuk mendorong para dokter mengambil peran di sana,” tandasnya. (Rd/Adv/DPRDKaltim)
