HarianBorneo.com, SAMARINDA — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas yang belakangan terjadi di beberapa wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya memicu reaksi keras dari DPRD Provinsi. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menilai Pertamina harus segera disorot dan diaudit secara menyeluruh, terutama setelah mencuatnya kasus penangkapan salah satu pejabat tinggi di perusahaan energi plat merah tersebut.
“Menurut saya, ini Pertamina akan menjadi sorotan yang sangat tajam, khususnya nanti dari teman-teman DPR RI. Mereka akan melakukan investigasi turun langsung ke Pertamina, bagaimana itu beberapa daerah yang terjadi kelangkaan,” ujar Fuad.
Fuad mempertanyakan alasan di balik kelangkaan distribusi energi, padahal menurutnya kuota distribusi ke provinsi-provinsi selama ini sudah mengacu pada ketentuan resmi. Namun kenyataannya, masyarakat tetap mengalami kesulitan mendapatkan BBM maupun gas, bahkan di daerah yang seharusnya tidak kekurangan pasokan.
“Sebenarnya kan pembagian ke masing-masing provinsi itu udah sesuai dengan ketentuan. Tapi kenapa terjadi kelangkaan? Ini mungkin ada kaitannya dengan momen tertangkapnya Dirut (Pertamina), yang ini sangat mengguncang kita semua,” tegasnya.
Meski demikian, ia melihat peristiwa tersebut sebagai momentum penting menuju reformasi distribusi energi nasional. Fuad menaruh harapan besar agar kondisi ini bisa menjadi titik balik menuju tata kelola energi yang lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat.
“Tapi inilah awal daripada sebuah perubahan. Mudah-mudahan, kita berharap Kaltim yang penuh dengan kegiatan energi seperti ini tidak ada kelangkaan. Masyarakat kan saat ini ya, mereka hanya menginginkan hal-hal sederhana seperti gas dan minyak. Gak ada yang lain,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fuad menegaskan bahwa daya beli masyarakat Kaltim sebenarnya cukup tinggi. Ia menyebut, secara ekonomi, warga Kaltim bahkan mampu membeli bahan bakar dengan kualitas di atas Pertamax.
“Saat ini kita juga sadari bahwa kehidupan masyarakat ya menengah ke atas, artinya lebih banyak. Tapi kalau dilihat dari ekonomi Kaltim, ini sangat mampu, bukan hanya Pertamax tetapi di atasnya lagi pun mungkin masih mampu,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Fuad kembali menekankan pentingnya investigasi menyeluruh agar masyarakat Kaltim bisa menikmati hak-hak energi mereka secara adil dan berkelanjutan.
“Inilah yang kita harapkan, ada investigasi agar betul-betul masyarakat menikmati daripada hak-hak mereka yang harus terjaga,” pungkasnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
