HarianBorneo.com, SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kaltim. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret dari pemerintah daerah agar pendidikan vokasi benar-benar mampu menjawab tantangan dunia kerja.
“Faktor utama adalah kompetensi lulusan yang belum memenuhi standar industri. Ini dipengaruhi oleh minimnya fasilitas praktik dan workshop di sekolah,” ujar Agusriansyah.
Ia menilai bahwa lemahnya koneksi antara sekolah kejuruan dan dunia industri menjadi salah satu penyebab utama lulusan SMK sulit terserap pasar kerja. Kurangnya kerja sama resmi membuat arah pelatihan di sekolah tidak sinkron dengan kebutuhan riil sektor industri.
“Seharusnya ada perjanjian antara Dinas Pendidikan dan korporasi, yang mengatur persentase kebutuhan tenaga kerja yang bisa langsung dipenuhi oleh lulusan SMK. Jika spesifikasinya jelas, maka sekolah bisa menyesuaikan pelatihannya,” jelasnya.
Agusriansyah mendorong agar kemitraan strategis ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang mencakup secara detail kriteria dan keterampilan yang dibutuhkan industri. Ia menilai, praktik kerja lapangan (PKL) yang dilakukan siswa selama ini akan jauh lebih efektif jika diarahkan oleh kebutuhan industri yang konkret.
“Kerja sama ini juga menguntungkan pihak industri, karena mereka bisa mendapatkan SDM yang sudah disiapkan sejak awal sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Untuk itu, ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada teori dan kurikulum, tetapi juga meningkatkan fasilitas praktik di SMK secara merata, termasuk di daerah-daerah pelosok.
“Tanpa upaya yang serius, lulusan SMK akan terus kesulitan bersaing di pasar kerja. Padahal, pendidikan vokasi seharusnya menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran,” tegas Agusriansyah.
Ia berharap ke depan ada sinergi lebih kuat antara pemerintah, sekolah, dan sektor industri agar pendidikan kejuruan benar-benar menjadi jalur cepat menuju dunia kerja yang produktif dan berdaya saing. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
