HarianBorneo.com, SAMARINDA — Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah mulai dirasakan dampaknya di berbagai sektor, termasuk industri perhotelan. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menjelaskan bahwa langkah efisiensi ini bukanlah kebijakan mendadak, melainkan bagian dari regulasi nasional yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden.
“Efisiensi ini sudah dituangkan dalam peraturan presiden, jadi suka tidak suka kita harus hadapi. Kita juga sudah pernah melalui situasi sulit seperti pandemi Covid-19. Tapi memang, masyarakat masih belum sepenuhnya memahami konteksnya,” ujar Fuad.
Ia menegaskan, meskipun kegiatan pemerintahan yang biasa dilaksanakan di hotel mengalami penurunan, hal tersebut tidak berarti semua sektor pelayanan publik ikut terdampak. Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait isu pemangkasan anggaran pendidikan, Fuad meluruskan bahwa program seperti beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tetap berjalan seperti biasa.
“Itu yang perlu kita luruskan. Beasiswa dan program pendidikan seperti KIP-K tetap berjalan, tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi. Penting bagi kita untuk memberikan pemahaman ini kepada masyarakat agar tidak terjadi disinformasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fuad menyampaikan optimismenya bahwa sektor perhotelan masih bisa bertahan dengan mengandalkan kegiatan lokal maupun internal, tanpa harus bergantung penuh pada agenda pemerintah.
“Seperti di DPRD Kaltim, jika ada agenda internal atau kegiatan lokal, kami tetap bisa menggunakan fasilitas hotel di daerah. Ini justru menjaga perputaran ekonomi lokal dan mengurangi biaya,” pungkasnya.
Fuad mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi kebijakan efisiensi, serta terus menjaga semangat gotong royong dan kreativitas dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
