HarianBorneo.com, BALIKPAPAN — Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempersiapkan Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai, sebagai daerah penyangga utama, Balikpapan memiliki peran strategis yang memerlukan perhatian khusus, terutama dari sisi infrastruktur dan pendanaan.
“Balikpapan harus lebih siap sebagai pintu gerbang IKN. Tapi untuk mewujudkan itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan anggaran dari pusat, terutama untuk infrastruktur yang mendukung konektivitas,” ujar Sabaruddin.
Politikus asal daerah pemilihan Balikpapan itu menyampaikan bahwa kesiapan tidak hanya dituntut dari Pemkot Balikpapan, tetapi juga dari pemerintah provinsi dan pusat. Ia mencontohkan kawasan Jabodetabek sebagai model integrasi antara ibu kota dan wilayah penyangga, yang menurutnya bisa menjadi rujukan untuk pengembangan kawasan IKN dan sekitarnya.
Empat daerah utama yakni Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara diharapkan membentuk sistem pendukung IKN yang saling terhubung.
“Peran strategis ini membutuhkan persiapan menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan layanan transportasi,” lanjutnya.
Sabaruddin juga menyoroti persoalan kemacetan yang makin terasa di Balikpapan akibat pertambahan jumlah penduduk. Ia menilai, pembangunan jalur alternatif serta pelebaran jalan mendesak dilakukan.
“Kemacetan di Balikpapan tidak bisa hanya diselesaikan dengan rekayasa lalu lintas. Pelebaran jalan atau jalur alternatif harus segera direalisasikan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung dampak pembangunan jalan tol penghubung Balikpapan-IKN terhadap kondisi jalan lokal. Menurutnya, pembangunan infrastruktur besar tersebut seharusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas jalan-jalan di sekitar kota.
“Pembangunan jalan tol ini membawa dampak signifikan pada kondisi jalan di sekitar Balikpapan. Pemerintah pusat perlu turun tangan untuk memastikan pembangunan ini berjalan beriringan dengan peningkatan infrastruktur lokal,” tambahnya.
Terkait keterbatasan fiskal daerah, Sabaruddin meminta alokasi anggaran lebih besar dari pusat. Ia menegaskan, APBD Balikpapan tidak cukup jika harus menanggung sendiri beban pembangunan infrastruktur sebagai gerbang utama IKN.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Pemerintah pusat harus lebih aktif dalam mendukung kebutuhan pembangunan di Balikpapan,” katanya.
Ia menutup dengan harapan agar seluruh pihak mampu berkolaborasi dalam memastikan Balikpapan siap menyambut era baru sebagai kota penyangga ibu kota negara. “Infrastruktur adalah kunci. Kita harus pastikan konektivitas dengan IKN terjaga dengan baik demi kelancaran aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik,” pungkasnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
