HarianBorneo.com, SAMARINDA — Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, menyatakan dukungan penuh terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim dalam upaya pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan rambu lalu lintas di berbagai wilayah Kaltim.
Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Kami tegaskan agar refocusing anggaran tidak menyentuh bantuan langsung untuk masyarakat. Jika perlu, potong saja anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial,” tegas Abdulloh.
Menurutnya, rencana kerja (Renja) Dishub untuk tahun 2025–2026 masih terkendala minimnya alokasi anggaran, sehingga menyulitkan realisasi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses.
“Saya melihat anggaran yang tersedia sangat kecil, sehingga sulit untuk merealisasikan hasil reses dan menindaklanjuti keluhan masyarakat,” imbuhnya.
Abdulloh juga mengapresiasi kinerja Dishub yang dinilainya sudah maksimal dalam menjalankan tugas. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, terutama dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi di wilayah pedalaman.
“Dishub sudah bekerja maksimal, hanya saja anggarannya belum mencukupi. Komisi III akan terus mendukung agar anggaran ini diperjuangkan bersama, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, terutama di jalan-jalan provinsi di daerah pedalaman,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar di Kaltim masih sangat besar. Bahkan alokasi dana sebesar Rp3 triliun dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk elektrifikasi pedesaan dinilai belum cukup menjawab seluruh tantangan.
“Kaltim masih menghadapi banyak kendala, terutama di daerah tertinggal yang minim akses infrastruktur,” tandasnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
