HarianBorneo.com, SAMARINDA — Merespons keluhan warga mengenai kerusakan jalan yang mengganggu aktivitas harian dan perekonomian, Komisi III DPRD Kalimantan Timur mendorong Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim untuk segera mengambil langkah perbaikan, khususnya pada ruas-ruas strategis yang menghubungkan antarwilayah.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menegaskan bahwa alasan teknis maupun kendala anggaran tidak seharusnya menjadi penghambat dalam penanganan infrastruktur dasar seperti jalan.
Ia menyoroti kondisi jalan menuju Kabupaten Kutai Barat yang dinilainya rusak parah dan berpotensi membahayakan keselamatan pengendara, terutama saat musim hujan.
“Kerusakan jalan seperti ini tidak bisa ditunda. Risiko kecelakaan semakin tinggi saat hujan turun. Harus segera diperbaiki,” tegas Samsun.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa jalan merupakan elemen vital dalam menunjang roda ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat. Karena itu, anggaran yang telah dialokasikan untuk sektor infrastruktur harus dijaga dan digunakan sesuai peruntukannya.
“Jangan sampai dana yang sudah disepakati justru dialihkan ke sektor lain yang tidak terlalu mendesak. Jalan adalah prioritas,” tambahnya.
Samsun juga mendesak agar Dinas PUPR segera menurunkan alat berat dan melakukan tindakan cepat di wilayah-wilayah rawan bencana seperti longsor dan banjir.
“Jangan tunggu kejadian buruk terjadi dulu baru bertindak. Kalau memang ada titik rawan, segera ditangani,” ujarnya.
Sebagai upaya agar penanganan jalan di Kaltim berjalan lebih sistematis dan menyeluruh, ia mendorong adanya koordinasi aktif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi sangat penting dalam mempercepat perbaikan infrastruktur.
“Jalan rusak bukan hanya soal kenyamanan berkendara. Ini menyangkut akses pendidikan, layanan kesehatan, dan distribusi logistik masyarakat. Maka, ini harus jadi kepentingan bersama,” tutup Samsun. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
