HarianBorneo.com, KUTAI TIMUR — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke PT Kobexindo Cement pada Jumat (16/5), dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Corporate Social Responsibility (CSR), serta kepatuhan perusahaan terhadap aspek lingkungan hidup dan ketenagakerjaan.
Anggota Komisi IV, Agusriansyah Ridwan, menyatakan bahwa kunjungan tersebut turut menelaah dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan. Berdasarkan hasil kajian, pihaknya menemukan bahwa sejumlah program CSR, seperti pembangunan infrastruktur, dukungan pendidikan, dan pariwisata, memang tercantum dalam dokumen. Namun, pelaksanaannya dinilai belum optimal.
“Beberapa desa terdekat mengeluhkan pelayanan CSR yang belum sesuai harapan. Meski kontribusi sudah ada, tetapi belum cukup representatif,” jelas Agus.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan kawasan dengan nilai ekologis tinggi di sekitar wilayah operasional perusahaan, seperti kawasan karst Goa Sengege, yang menurutnya memerlukan kajian lingkungan yang lebih mendalam.
“Wilayah karst ini memiliki keunikan dan nilai lingkungan yang tinggi. Harus ada perhatian khusus,” tegasnya.
Komisi IV turut meminta kejelasan roadmap perusahaan dalam memenuhi kewajiban sosial dan lingkungannya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Hal ini mencakup rencana perekrutan tenaga kerja lokal serta upaya perlindungan lingkungan.
“Perwakilan perusahaan yang menerima kami hari ini bukan pengambil kebijakan utama. Kemungkinan akan ada pemanggilan lanjutan agar perencanaan tanggung jawab sosial lebih terarah dan komprehensif,” tambahnya.
Agus juga mendorong adanya pelatihan keterampilan dan penguasaan bahasa bagi tenaga kerja lokal agar selaras dengan kebutuhan industri.
Ia menambahkan, meski PT Kobexindo Cement telah memulai proses produksi sejak 2019, operasional penuhnya baru berjalan sekitar satu tahun terakhir. Oleh karena itu, DPRD meminta adanya transparansi dalam pelaksanaan komitmen perusahaan, khususnya dalam aspek lingkungan.
“Kondisi vegetasi sekitar perusahaan masih minim. Kami pertanyakan juga bagaimana rencana penghijauan dan di mana titik-titik penanamannya akan dilakukan,” pungkasnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
