HarianBorneo.com, SAMARINDA – Pansus pembahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren melakukan kunjungan ke Pulau Jawa guna menyambangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pesantren Al-Bahjah di Cirebon.
Ketua Pansus Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, Mimi Meriami BR Pane yang ditemui beberapa waktu lalu memaparkan, kedatangan pihaknya ke Kemendagri dilakukan untuk membahas pasal per pasal yang ada dalam draft ranperda.
“Ada beberapa masukan mekanisme sistem bantuan yang kami paparkan. Selain itu, kami juga berkonsultasi terkait judul dari Perda ini supaya fleksibel dan cakupannya luas. Jadi jangan sampai judulnya menjadi batas untuk kita bisa membentuk pesantren,” ungkap Mimi.
Selain berkonsultasi ke Kemendagri, Mimi juga menyempatkan diri mengunjungi Pondok Pesantren Al-Bahjah untuk melakukan studi komparatif perihal pengembangan pesantren. Mimi mengaku takjub dengan Pesantren Al-Bahjah, mengingat sejak awal berdiri hingga sekarang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah.
“Jadi ini termasuk pesantren mandiri. Pemberdayaan ekonomi dan masyarakatnya sudah berjalan dengan baik. Bahkan saat ini mereka sudah punya 56 cabang dan itu semua mandiri tanpa bantuan pemerintah,” tekannya.
Berkaca dari kunjungan kerja ini, Mimi akan menjadikannya sebagai bahan diskusi kedepannya, mengingat pesantren ini mutlak kewenangannya berada di pusat.
“Oleh sebab itu, kami meminta agar pengawasan di pesantren harus ditingkatkan ke depannya,” tutupnya. (AJ/Adv/DPRDKaltim)
