HarianBorneo.com, SAMARINDA – Kinerja Pemprov Kaltim dianggap masih banyak yang belum tuntas. Utamanya terkait penyelidikan kasus 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang masih menggantung hingga kepemimpinan kepala daerah telah berganti.
Kini, Pemprov Kaltim yang dikomandoi Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, diminta untuk mengusut tuntas kasus tersebut oleh Anggota Komisi I DPRD Kaltim, M Udin. Udin menerangkan bahwa sebelumnya kasus itu telah memasuki tahap penyidikan di Polda Kaltim.
“Penanganan kasus ini sudah berlarut-larut dan menggantung hingga kini. Kami ingin dimasa kepemimpinan Pj Gubernur sekarang, pemerintah bisa bersinergi dengan pihak kepolisian (Polda Kaltim) untuk mengusut tuntas kasus 21 IUP palsu hingga tuntas,” tegas Udin.
Politikus Golkar ini menekankan kepada Pj Gubernur Kaltim untuk bersikap tegas dan transparan terkait kasus puluhan IUP palsu itu. Menurutnya, selama ini Pemprov Kaltim belum memberikan pernyataan tegas terkait proses penanganan kasus tersebut ketika dilakukan penyidikan di Polda Kaltim.
Tentunya hal ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Mengingat ketika masyarakat mulai beraksi menolak kehadiran tambang ilegal di Benua Etam, mereka selalu mendapatkan ancaman dari beberapa pihak.
“Contohnya beberapa waktu lalu di Kukar. Ada camat yang menolak kehadiran tambang ilegal. Tapi dia justru mendapat ancaman. Dampaknya banyak warga di beberapa kelurahan atau desa tidak berani melakukan pelaporan terkait praktik tambang ilegal di wilayah tersebut,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Udin mendorong kepada Pemprov Kaltim dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindak lanjut terkait terkait pengungkapan siapa oknum yang mengendalikan bisnis tambang ilegal itu. Karena menurutnya, aktivitas tambang ilegal tersebut sering melewati jalan umum.
“Aktivitas ilegal tersebut berdampak pada perekonomian masyarakat. Kadang aktivitas mereka ini merugikan, contohnya saja ada jalan umum masyarakat yang putus atau rusak karena dilalui truk bermuatan batubara. Jadi kami berharap seluruh pihak bisa bertindak tegas menertibkan aktivitas tambang ilegal di Kaltim,” pungkasnya. (AJ/Adv/DPRDKaltim)
