HarianBorneo.com, SAMARINDA – Dalam upayanya mengawasi pendapatan asli Daerah (PAD) dan Aset daerah, Komisi II DPRD Kaltim mengundang jajaran direksi dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) untuk membahas transparansi pengelolaan dana.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengatakan, selain menyoroti transparansi pengelolaan dana, beberapa permasalahan seperti penggelapan dana TPP di rumah sakit plat merah itu juga menjadi hal yang perlu diantisipasi bersama-sama.
“Dalam rencana ini, sebenarnya kami niatnya turut mengundang Komisi IV yang berfokus pada pelayanan masyarakat. Namun pertemuan itu harus tertunda karena jadwal yang padat,” ungkap Nidya Listiyono.
Legislator yang akrab disapa Tiyo ini menyampaikan, dalam pertemuan itu rencananya Komisi II DPRD Kaltim akan meminta pendapatan dari rumah sakit dan laboratorium yang ada di Benua Etam. Di sisi lain, ia juga ingin menekankan pentingnya dukungan terhadap rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat.
Tak kalah penting, Politisi Golkar ini juga menyoroti sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam pengelolaan rumah sakit. Dia menekankan, meskipun peralatan medis canggih, SDM yang berkualitas juga diperlukan untuk mendorong peningkatan kualifikasi tenaga medis dan pelayanan yang baik.
“Rumah sakit di Kaltim merupakan salah satu rumah sakit terlengkap di Indonesia. Makanya kami berharap agar masyarakat Kaltim dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik di sana tanpa perlu pergi ke daerah lain,” tegasnya.
Tiyo turut memberikan catatan kepada sistem manajemen yang baik dalam rumah sakit, termasuk sistem manajemen informasi, layanan medis dan keuangan. Dia juga menekankan perlunya mencegah potensi penyalahgunaan dana dengan menggunakan teknologi seperti sistem cashless.
“Kami berkomitmen untuk terus memantau dan meningkatkan pengelolaan rumah sakit dan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (AJ/Adv/DPRDKaltim)
