HarianBorneo.com, SAMARINDA – Pemprov Kaltim tampak gencar membangun aset-aset berupa gedung, baik itu perkantoran ataupun fasilitas masyarakat. Namun, sudah seharusnya Pemprov Kaltim harus mengutamakan aspek kualitas dan berkelanjutan supaya aset-aset tersebut tidak memiliki asas manfaat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono menjelaskan, pembangunan sejumlah aset milik Pemprov Kaltim harus berkelanjutan untuk jangka panjang, mengingat aset tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Pemerintah harus memperhatikan aspek kualitas, fungsi, estetika, dan keamanan. Selain itu, juga harus dilengkapi dengan fasilitas ramah lingkungan, seperti penghematan energi dan pengolahan air limbah. Paling penting, setiap proyek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ucap Sapto.
Legislator Kaltim ini pun berharap, proyek-proyek pembangunan aset daerah dapat selesai tepat waktu dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Kami dari Komisi II DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proyek gedung Pemprov Kaltim ini, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan,” beber Sapto.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga menyorot tajam sejumlah aset milik Pemprov Kaltim yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan secara optimal, seperti Hotel Atlet, Stadion Palaran, dan Bandara Temindung.
“Hotel Atlet yang dibangun untuk PON XVII tahun 2008 lalu sekarang menjadi aset tidur. Padahal, hotel ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, misalnya sebagai tempat menginap masyarakat umum atau sebagai pusat pelatihan atlet,” jelas Sapto.
Menurutnya, Hotel Atlet yang berlokasi di kawasan Sempaja itu memiliki fasilitas lengkap, seperti kamar, ruang rapat, serta ruang makan. Namun, kondisinya kini terbengkalai dan tidak terawat.
“Hotel Atlet ini merupakan aset yang sangat berharga, tapi sayangnya tidak dimanfaatkan. Saya berharap Pemprov Kaltim bisa mencari solusi agar hotel ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” harapnya.
Sapto menambahkan, aset terbengkalai milik Pemprov Kaltim tersebut menjadi bukti bahwa Pemprov gagal dalam perencanaan pembangunan. Ia meminta Pemprov Kaltim untuk lebih cermat dan teliti dalam mengelola aset daerah agar tidak merugikan masyarakat.
“Kita harus belajar dari pengalaman ini. Jangan sampai ada lagi aset-aset yang tidak termanfaatkan. Kita harus memastikan bahwa setiap aset yang dibangun memiliki manfaat yang jelas dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tutupnya. (AJ/Adv/DPRDKaltim)
