HarianBorneo.com, TENGGARONG – Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar) mengalokasikan Rp 100 miliar untuk mengembangkan sektor pariwisata di daerahnya. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun berbagai macam wisata, baik desa wisata, desa budaya, wisata religi, maupun wisata buatan.
Kepala Dispar Kukar Slamet Hadiraharjo mengatakan, anggaran tersebut tidak hanya untuk membangun fasilitas wisata, tetapi juga untuk memberikan bantuan kepada para pengelola wisata di tingkat desa. Pengelola wisata tersebut meliputi pemerintah desa, badan usaha milik desa (bumdes), dan kelompok sadar wisata (pokdarwis).
“Anggaran itu untuk semuanya, desa wisata, desa budaya dan wisata religi dan wisata buatan yang kita intervensi dari pokdarwis dan tempat wisata yang dikelola desa melalui bumdes,” tutur Slamet, Kamis (16/11/2023).
Slamet menjelaskan, beberapa contoh wisata religi yang difasilitasi oleh pemkab Kukar adalah haul Tunggang Parangan dan festival Dayak di Tabang. Selain itu, pemkab juga menggelar acara-acara wisata berskala nasional dan lokal dengan mendatangkan artis-artis ternama.
“Semuanya difasilitasi oleh pemkab, ada nasionalnya dan kearifan lokal. Ada datangkan artis semuanya difasilitasi oleh pemkab,” ujarnya.
Dari Rp 100 miliar yang dianggarkan, sekitar Rp 50 miliar digunakan untuk memperbaiki dan menambah fasilitas wisata. Slamet menyebutkan, ada sembilan wisata yang menjadi tanggung jawab Dispar Kukar, yaitu planetarium, waduk Panji, jam bentong, tugu ekuator, kolam pemancingan, pantai Pangempang, tanah merah, dan pulau Kumala.
“Planetarium tahun ini kita fasilitasi untuk diaktifkan kembali, kemudian yang besar itu membangun waterboom di pulau Kumala. Itu mencoba meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kita,” kata Slamet.
Slamet menambahkan, dari sembilan wisata tersebut, hanya tiga yang memberikan PAD, yaitu waduk Panji, pulau Kumala, dan tanah merah. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar aset-aset wisata yang lain bisa diserahkan kepada pihak ketiga, sehingga tidak membebani APBD.
“Kebijakan dari pemkab, sebaiknya aset itu tidak menggunakan APBD tapi pihak ketiga, artinya tidak mengeluarkan dana besar dari pengelolaannya,” kata Slamet.
Slamet berharap, dengan anggaran yang besar tersebut, sektor pariwisata di Kukar bisa semakin maju dan berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap, dengan anggaran yang besar ini, kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas wisatawan yang datang ke Kukar, sehingga bisa meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. (RK/Adv/DisparKukar)
