HarianBorneo.com, SAMARINDA – DPRD Kaltim mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim benar-benar bisa memaksimalkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjelang akhir tahun.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, hampir semua OPD sudah memenuhi persyaratan perencanaan, dan sekarang sudah masuk dalam tahap on progres.
“Untuk OPD sudah mulai berproses. Kami harap semua perencanaan bisa dilaksanakan dan anggaran yang tersedia bisa terserap semua,” imbuh Samsun, Senin (20/11).
Walau rata-rata sudah dalam proses, namun masih ada OPD yang masih stagnan dalam proses penyerapan anggaran. Salah satu yang memang menjadi sorotan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kaltim. Samsun menyebut, OPD tersebut sedang melengkapi administrasi untuk perencanaan kegiatan.
“Ya mereka (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah) sedang proses pelengkapan administrasinya supaya bisa melaksanakan kegiatan mereka,” ungkap Samsun.
Diketahui, DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) baru saja menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (20/11). Rapat itu dilaksanakan menindaklanjuti pemberitahuan KPK agar dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, setiap OPD memperhatikan Surat Edaran (SE) Ketua KPK Nomor 8 tahun 2021 tentang pencegahan korupsi.
“Kami ingin membahas terkait perencanaan, pelaksanaan, potensi masalahnya dimana untuk menyikapi arahan dari KPK. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan, makanya pertemuan ini dilakukan,” tutup Samsun. (AJ/Adv/DPRDKaltim)
