HarianBorneo.com, SAMARINDA – Besarnya alokasi dana yang diberikan Pemprov Kaltim kepada pengurus Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Benua Etam mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Marthinus.
Politisi PDIP ini menilai alokasi anggaran yang diberikan Pemprov Kaltim kepada DBON Kaltim sebesar 20 persen dari dana hibah yang ada di Kaltim terlampau besar. Tentu hal tersebut akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat Benua Etam.
“Makanya dalam rapat ini saya mengusulkan Pemprov Kaltim meninjau kembali tentang pengelolaan anggaran DBON,” tegas Marthinus dalam Rapat Paripurna ke-38 DPRD Kaltim, Senin (16/10).
Marthinus juga menginginkan agar Inspektorat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat segera melakukan audit terkait alokasi anggaran kepada DBON Kaltim. Pengurus DBON Kaltim juga harus menyampaikan keterangan untuk menjelaskan alur penggunaan dana hibah dari Pemprov Kaltim.
“Agar tidak terjadi polemik kedepannya, lebih baik di audit sekarang. Jadi pengurus harus memberikan keterangan terkait alur penggunaan dana hibah ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, Marthinus juga menyarankan rekan-rekannya di Komisi IV DPRD Kaltim untuk memanggil pengurus DBON Kaltim, guna membahas mekanisme penggunaan dana hibah dari Pemprov Kaltim itu. (AJ/Adv/DPRDKaltim)
