HarianBorneo.com, SAMARINDA — Kemajuan pembangunan fisik di Kota Samarinda menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun, di tengah kemajuan tersebut, persoalan banjir dinilai masih menjadi ancaman besar yang dapat menggerus manfaat dari seluruh pencapaian infrastruktur yang telah dibangun.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Menurutnya, banjir bukan lagi sekadar persoalan musiman, tetapi sudah menjadi risiko serius terhadap keberlangsungan infrastruktur kota.
“Infrastruktur kita sudah luar biasa. Tapi apa gunanya kalau setiap hujan besar masih terjadi penumpukan yang merusak jalan, fasilitas umum, bahkan rumah warga,” ungkapnya.
Ia menyoroti bahwa proyek-proyek besar seperti pembangunan terowongan sepanjang 300 meter dan revitalisasi kawasan Pasar Pagi adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membenahi kota. Namun, tanpa dukungan penanganan banjir yang menyeluruh, manfaat dari proyek-proyek tersebut tidak akan dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Giaz mengingatkan bahwa pembangunan fisik harus disertai dengan perencanaan lingkungan yang matang. Jika tidak, infrastruktur yang telah dibangun dengan anggaran besar justru rentan rusak akibat genangan air saat musim hujan. Ia menilai, hal ini tidak hanya merugikan warga dari sisi kenyamanan, tetapi juga berdampak pada pemborosan anggaran daerah akibat kerusakan berulang.
“Pembangunan fisik tidak bisa berdiri sendiri. Kalau banjir terus menggenangi kota, hasilnya cepat rusak. Kita bukan hanya bicara soal kenyamanan, tapi juga efisiensi anggaran dan pengeluaran aset daerah,” tegasnya.
Ia pun mendorong adanya upaya jangka panjang dalam menangani banjir di Samarinda, termasuk perencanaan sistem drainase yang lebih modern, normalisasi sungai, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar.
“Banjir ini bukan hanya soal pompa air dan gorong-gorong. Kita perlu pendekatan strategi dan kolaboratif. Dari hulu ke hilir, harus ada solusi yang saling terintegrasi,” jelasnya.
Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, tidak cukup hanya mengandalkan saluran air atau pompa semata. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dan sinergi antara berbagai level pemerintahan untuk menciptakan solusi dari hulu hingga hilir.
Selain merusak fasilitas umum dan infrastruktur, Giaz juga menekankan bahwa banjir menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang berulang setiap tahunnya, mulai dari terganggunya aktivitas warga hingga kerusakan properti pribadi.
Ia menegaskan bahwa hanya dengan menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh, masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaat dari berbagai proyek pembangunan yang telah dilakukan. Tanpa itu, setiap hujan deras berpotensi melumpuhkan kembali kota yang sedang tumbuh.
“Jika masalah banjir selesai, barulah masyarakat bisa benar-benar menikmati hasil pembangunan. Karena semua akan terjadi jika hujan besar datang, dan kota kembali lumpuh,” tukasnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
