Anggota DPRD Kaltim Beri Tanggapan Soal Pelaksanaan Sistem Pendidikan Zonasi

- Jurnalis

Senin, 17 Oktober 2022 - 13:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ananda Emira Moeis, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim saat diwawancara awak media. (Foto: Ist)

Ananda Emira Moeis, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim saat diwawancara awak media. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, SAMARINDA – Pro dan kontra terkait sistem pendidikan di Indonesia masih terus terdengar hingga dewasa ini.

Bahkan sistem zonasi yang digadang-gadang akan memberikan pemerataan pendidikan belum mampu terealisasi dengan baik.

Di Kalimantan Timur (Kaltim) aspirasi para orang tua masih terus disampaikan kepada wakil rakyat. Baik di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.

Administrasi kependudukan menjadi salah satu syarat calon PPDB untuk bisa mendaftar di SMA jalur zonasi. Disebutkan, alamat pada KK yang diterbitkan disyaratkan paling singkat satu tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Aturan ini pun menimbulkan khawatirkan, Sebab banyak orang tua menyebut hal ini menjadi kendala bagi peserta didik baru yang ingin mendaftar jalur zonasi pada sekolah dimasing-masing kabupaten/kota.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mengatakan bahwa pemerintah harus bisa mencari solusi untuk permasalahan ini.

Baca Juga :  Dewan Nilai Persentase Dana Probebaya Banyak Untuk Infrastruktur

”Jangan sampai, anak-anak kita ditolak oleh sekolah karena aturan jalur zonasi, dimana KK domisili minimal satu tahun,” ucapnya, Senin (17/10/2022).

Menurut Politikus PDI Perjuangan itu, Pendidikan menjadi hak paling dasar yang harus dimiliki generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, harus ada perhatian serius terhadap regulasi ini.

“Jangan sampai mereka nggak dapat Pendidikan karena ini. Kalau memang regulasinya seperti itu, coba lebih diperhatikan lagi bagaimana caranya agar mereka bisa keterima. Kan, yang penting harus bisa sekolah,” jelasnya.

Disinggung bahwa permasalahan ini terus terulang setiap tahunnya. Ananda menuturkan bahwa Komisi IV akan terlebih dulu membahas persoalam inin di komisi IV.

Baca Juga :  Sinergi Pemkab Kukar dan TNI Bangun Infrastruktur Pertanian

“Nanti pihak terkait kita panggil dulu. Karena ini regulasinya dari Pemerintah Pusat. Kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim seperti apa penyelesaiannya,” tuturnya.

“Kemudian kita berikan rekomendasi agar bisa disampaikan ke pusat. Kita juga ingin Disdikbud memberikan masukkan. Nanti kita bahas dulu lebih mendetail, karena belum pernah dibahas ini,” sambungnya.

Ia kembali menegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia khususnya Kaltim memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Maka itu ia tidak ingin aturan yang sejatinya dubuat untuk kepentingan rakyat justru menjadi kendala.

“Jangan sampai terjadi permasalahan anak-anak kita nggak bisa sekolah. Namun, kita tetap harus melihat lagi duduk permasalahannya secara detail. Nanti kita rapatkan dulu,” tandasnya.(Rf/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Edi Damansyah Dorong Peningkatan Pembangunan Desa di Lokakarya IDM
Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan
Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
Mahasiswa Beasiswa Kukar Idaman di Telkom University Memulai Magang di OPD dengan Fokus pada Tugas IT
Pemkab Kukar Tingkatkan Dukungan terhadap UMKM dengan Bantuan Peralatan dan Program Modal Usaha
Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN
Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik
Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 10:41 WIB

Edi Damansyah Dorong Peningkatan Pembangunan Desa di Lokakarya IDM

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:18 WIB

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Jumat, 5 Juli 2024 - 11:38 WIB

Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Rabu, 3 Juli 2024 - 18:02 WIB

Pemkab Kukar Tingkatkan Dukungan terhadap UMKM dengan Bantuan Peralatan dan Program Modal Usaha

Rabu, 3 Juli 2024 - 00:57 WIB

Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN

Selasa, 2 Juli 2024 - 17:46 WIB

Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 18:14 WIB

Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 17:37 WIB

Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 Dimulai, Bupati Kukar Minta Dukungan Semua Pihak

Berita Terbaru

(Foto: Ist)

Advertorial

Edi Damansyah Dorong Peningkatan Pembangunan Desa di Lokakarya IDM

Selasa, 23 Jul 2024 - 10:41 WIB

Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Foto: Ist)

Advertorial

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Rabu, 10 Jul 2024 - 13:18 WIB