HarianBorneo.com, SAMARINDA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim berupaya mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2016 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Benua Etam.
Menurut Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Salehuddin, langkah tersebut diambil lantaran angka putus sekolah di Benua Etam masih cukup tinggi. Ada beberapa faktor mengapa mereka tidak mampu melanjutkan jenjang pendidikannya, utamanya permasalahan klasik seperti faktor ekonomi.
“Salah satu hal yang akan direvisi adalah persentase jumlah siswa kurang mampu yang harus diterima sekolah. Kami ingin meningkatkan persentase siswa kurang mampu yang harus diterima sekolah dari 20 persen menjadi 30 persen. Ini bertujuan supaya anak-anak di Kaltim bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan merata,” ucap Salehuddin.
Politisi Partai Golkar ini menerangkan bahwa evaluasi perda itu juga sejalan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, jumlah anak yang putus sekolah di Kaltim per jenjang pendidikan pada tahun 2020 mencapai lebih dari 9000 anak. Jenjang SMA menjadi yang terbanyak dengan jumlah 3.087 anak putus sekolah.
Sementara untuk tingkatan SMK sendiri, tercatat ada 1.651 anak yang tak melanjutkan pendidikannya. Kemudian jenjang SMP 2.389 anak dinyatakan putus sekolah, serta jenjang SD mencapai 1.953 anak.
“Kita berharap angka putus sekolah di Kaltim bisa terus menurun meskipun secara bertahap. Kita juga berharap Pemprov Kaltim bisa bekerja sama dengan DPRD Kaltim untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.
Evaluasi perda pendidikan ini merupakan salah satu agenda Bapemperda DPRD Kaltim. Salehuddin mengatakan, evaluasi ini sudah dijadwalkan sejak 2022 dan baru terlaksana pada tahun ini. Ia berharap Pemprov Kaltim bisa memprioritaskan masalah ini dan memberikan dukungan kepada DPRD Kaltim, sehingga angka anak putus sekolah di Kaltim dapat ditekan. (AJ/Adv/DPRDKaltim)
