HarianBorneo.com, SAMARINDA — Program pemeriksaan kesehatan gratis yang digagas pemerintah mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk dari Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi.
Menurut Darlis, program ini merupakan langkah awal yang baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur layanan kesehatan di daerah.
“Kalau sekadar cek kesehatan gratis itu bagus, tetapi kalau setelah diperiksa ternyata butuh perawatan atau pengobatan lebih lanjut, sedangkan fasilitas kesehatan kita masih terbatas, maka program ini malah jadi kurang efektif,” ujar Darlis saat ditemui di Samarinda.
Darlis menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses mudah ke fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas. Ia menilai bahwa keterbatasan ini bisa menjadi hambatan utama dalam keberlanjutan program kesehatan gratis tersebut.
Tak hanya itu, politisi asal daerah pemilihan Kutai Kartanegara ini juga menekankan pentingnya edukasi kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, kesadaran untuk melakukan pemeriksaan rutin belum merata, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang lebih masif agar program tidak hanya bersifat seremonial.
“Tujuan dari pemeriksaan kesehatan gratis adalah untuk mengontrol dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tapi sebelum itu, pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sudah mencukupi,” jelasnya.
Ia pun menegaskan bahwa program jangka pendek seperti pemeriksaan gratis harus dibarengi dengan upaya memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kalau masyarakat yang diperiksa hari ini butuh pengobatan lebih lanjut, apakah kita sudah siap dengan fasilitasnya? Itu yang harus dipikirkan. Jangan sampai masyarakat diberi harapan dengan cek kesehatan gratis, tapi kesulitan mendapatkan pengobatan,” pungkas Darlis.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengevaluasi kembali kesiapan infrastruktur dan tenaga medis sebelum memperluas cakupan program, agar manfaat yang dirasakan masyarakat benar-benar optimal dan berkelanjutan.(DPRDKaltim/Adv/IKH).
