HarianBorneo.com, SAMARINDA — Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperluas akses pendidikan kembali mendapat apresiasi dari kalangan DPRD. Salah satu bentuk dukungan tersebut datang dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahrudin, yang dikenal dengan sapaan Ayub.
Ia menyatakan dukungannya terhadap program pendidikan gratis (Gratispol) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Menurutnya, meskipun saat ini masa transisi kepemimpinan masih berlangsung, langkah-langkah untuk mempercepat pelaksanaan program ini sudah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Ayub menilai program ini tidak sekadar menghapuskan biaya SPP, melainkan dirancang untuk mencakup kebutuhan menyeluruh siswa, seperti seragam sekolah, buku pelajaran, hingga sarana penunjang lainnya. Ia menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang secara holistik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pemerintah tidak hanya bicara soal penghapusan biaya SPP. Gratispol ini dirancang untuk mencakup berbagai kebutuhan penting siswa, termasuk seragam, buku, hingga infrastruktur pendukung pembelajaran,” ujar Ayub.
Lebih lanjut, ia mendorong seluruh elemen birokrasi, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar segera menyesuaikan diri dengan arah kebijakan pemerintahan yang baru. Meski tantangan penyesuaian di awal masa jabatan kerap terjadi, Ayyub optimistis bahwa dampak program Gratispol akan segera terlihat lebih luas di masyarakat.
“Kita memahami bahwa saat ini banyak instansi yang masih menyesuaikan diri dengan visi-misi kepala daerah. Namun proses akselerasi sudah berjalan, dan dalam waktu dekat akan terasa dampaknya secara luas,” tuturnya.
Selain aspek pembiayaan, Ayub juga menekankan pentingnya pemerataan kualitas infrastruktur sekolah. Ia menyebut bahwa perhatian terhadap fasilitas dasar seperti sanitasi, pagar sekolah, dan ruang kelas yang layak harus menjadi bagian dari pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
Menurutnya, proyek pembangunan di sektor pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan, bukan semata-mata untuk memenuhi target fisik. Ia mengingatkan bahwa kenyamanan dan keamanan siswa dalam belajar merupakan hal mendasar yang tidak boleh diabaikan.
“Orientasinya harus jelas. Jangan sampai pembangunan hanya mengejar target fisik tetapi tidak menyentuh kenyamanan dan keamanan siswa dalam belajar,” sebutnya.
Dalam pernyataannya, Ayub juga memastikan bahwa DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Gratispol maupun Jospol sebagai bentuk komitmen legislatif terhadap pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Ia menyimpulkan bahwa pemerataan akses pendidikan adalah landasan utama dalam membangun generasi Kaltim yang berkualitas dan mampu bersaing. Karena itu, DPRD siap menjadi mitra aktif dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Jika kita ingin generasi Kaltim menjadi saing unggul dan berdaya, maka akses pendidikan yang adil dan merata adalah fondasinya. Dan untuk itu, DPRD akan berada di garda terdepan dalam pengawalan,” tukasnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
