HarianBorneo.com, SAMARINDA – Sembilan desa di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) memiliki akses jalan utama yang jauh dari kata layak. Agar jalan utama di desa tersebut bisa mulus, Komisi III DPRD Kaltim menyarankan agar Kepala Desa (Kades) di sembilan desa itu mengajukan permohonan bantuan keuangan (Bankeu) kepada Pemprov Kaltim supaya dapat dianggarkan untuk proses perbaikan jalan.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang menjelaskan, pihaknya memang banyak menerima keluhan soal jalan rusak, di mana aspirasi itu disampaikan oleh para Kades. Kali ini mereka menerima keluhan dari Kades di Kubar. Namun Politisi PDIP ini menyampaikan kepada para kades itu untuk bersabar, mengingat informasinya Pemprov Kaltim tengah merencanakan perbaikan jalan di wilayah Kubar.
“Terkait rencana itu, Kades yang ada berharap agar rencana perbaikan itu juga turut menyertakan wilayah mereka. Sehingga desa mereka juga bisa merasakan fasilitas yang bagus,” ucapnya.
Kemudian, kata Veri, dengan begitu peningkatan jalan Kubar bisa dilakukan. Namun, perlu dipahami bahwa jalan yang rusak itu statusnya bukan jalan provinsi. Oleh sebab itu, maka untuk perbaikan memang bukan masuk di wewenang Pemprov Kaltim.
“Untuk itu, kami menyarankan agar pengajuan Bankeu bisa dilakukan para Kades. Sehingga, masyarakat di desa-desa itu juga bisa segera menikmati jalan yang mulus. Jadi usulkan saja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kubar, supaya bisa diteruskan ke Pemprov Kaltim,” serunya.
Lebih lanjut, Veridiana mengimbau supaya masyarakat tidak berharap sepenuhnya kepada Pemprov Kaltim untuk perbaikan jalan tersebut. Sebab, status jalan tersebut bukan jalan provinsi, sehingga membuat Pemprov Kaltim kesulitan karena tidak memiliki kewenangan untuk memperbaiki jalan itu.
“Kami dari DPRD Kaltim juga akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk membantu perbaikan jalan di Kubar. Kami berharap dengan adanya Bankeu ini, bisa membantu meringankan beban masyarakat di sana,” pungkasnya. (AJ/Adv/DPRDKaltim)
