Bertandang Ke Kemendagri, Pengelolaan Alur Sungai Mahakam Masuk Bahasan Pansus PDRD

- Jurnalis

Kamis, 9 Maret 2023 - 17:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pansus PDRD DPRD Kaltim ketika melakukan konsultasi produk hukum yang akan mereka godok di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. (Foto: Ist)

Pansus PDRD DPRD Kaltim ketika melakukan konsultasi produk hukum yang akan mereka godok di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bertandang ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk melaksanakan konsultasi mengenai produk hukum yang akan mereka godok pada Kamis (9/3).

Turut hadir dalam rombongan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, Ketua Pansus PDRD DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, serta Anggota Pansus seperti Yenni Eviliana, Edi Sunardi Darmawan dan Muhammad Adam Sinte. Kedatangan mereka pun diterima oleh Kepala Sub Direktorat Wilayah 3 Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Yuniar Dyah Praningrum.

Ketua Pansus PDRD DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono menerangkan, kunjungan kerja ke kantor Kemendagri RI ini dilakukan untuk mendapatkan arahan mengenai produk hukum yang akan pihaknya bahas sebelum pansus yang ia komandoi ini bergerak lebih jauh.

“Terutama mengingat pembahasan dalam pansus ini dinilai cukup rumit, maka diperlukan arahan guna membahas pasal per pasal,” ungkap Sapto, Kamis (9/3).

Beberapa materi pembahasan diusulkan dalam konsultasi kali ini. Terutama mengenai pengelolaan alur Sungai Mahakam yang sampai kini masih menjadi kewenangan pusat. Sapto menilai, penguasaan pusat terhadap alur Sungai Mahakam cenderung merugikan daerah terutama bagi rakyat Kaltim.

“Selain itu banyaknya kendaraan bernomor polisi luar daerah, baik itu kendaraan umum maupun alat berat yang berdampak pada banyak hal juga menjadi perhatian bagi pansus. Sehingga diperlukan pengaturan khusus untuk mengatasi hal tersebut supaya PAD kita dapat meningkat,” tegasnya.

Sejumlah masukan ini juga telah ditanggapi oleh Kemendagri. Namun ada beberapa masukan yang menjadi perhatian bagi Kemendagri untuk ditampung agar bisa ditindaklanjuti kedepannya. (NF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Pemkab Kukar Fokus Tangani Stunting, Kecamatan Kota Bangun Darat Terus Percepat Program Prioritas
Guleku, Produk Gula Aren Desa Tuana Tuha Siap Masuki Pasar Ritel Modern
Pemdes Embalut Sukses Kelola Lahan Pasca Tambang Jadi Kebun Jagung yang Produktif
Pemerintah Kecamatan Kenohan Siapkan Lahan 400 Hektar untuk Pengembangan Wisata Alam
Pemdes Tuana Tuha Fokus Atasi Masalah Blank Spot Jaringan Internet
Pemdes Batuah Berkolaborasi dengan Berbagai Pihak untuk Kembangkan Pariwisata Lokal
Infrastruktur Jalan di Loa Kulu Digenjot Demi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
Pemdes Perjiwa Tingkatkan Akses Jalan Menuju Air Terjun untuk Dukung Pariwisata

Berita Terkait

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:41 WIB

Pemkab Kukar Fokus Tangani Stunting, Kecamatan Kota Bangun Darat Terus Percepat Program Prioritas

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:23 WIB

Guleku, Produk Gula Aren Desa Tuana Tuha Siap Masuki Pasar Ritel Modern

Jumat, 6 Desember 2024 - 10:19 WIB

Pemdes Embalut Sukses Kelola Lahan Pasca Tambang Jadi Kebun Jagung yang Produktif

Kamis, 5 Desember 2024 - 10:12 WIB

Pemdes Tuana Tuha Fokus Atasi Masalah Blank Spot Jaringan Internet

Kamis, 5 Desember 2024 - 10:06 WIB

Pemdes Batuah Berkolaborasi dengan Berbagai Pihak untuk Kembangkan Pariwisata Lokal

Rabu, 4 Desember 2024 - 10:31 WIB

Infrastruktur Jalan di Loa Kulu Digenjot Demi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Rabu, 4 Desember 2024 - 10:03 WIB

Pemdes Perjiwa Tingkatkan Akses Jalan Menuju Air Terjun untuk Dukung Pariwisata

Rabu, 4 Desember 2024 - 09:57 WIB

Kelurahan Handil Baru Darat Permudah Pengurusan KIA dengan Inovasi Jemput Bola

Berita Terbaru

DKP Kukar lakukan verifikasi lapangan mengenai kasus perjualbelian bantuan kapal yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (Foto : Ist)

Dispar Kukar

Dugaan Jual-Beli Bantuan Kapal Nelayan di Kukar, DKP Turun Tangan

Kamis, 5 Des 2024 - 14:21 WIB