harianborneo.com, Bontang – Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang meminta agar Bankaltimtara tidak mempersulit kontraktor rekanan pemerintah saat mengajukan modal kerja. Menurutnya, sebagai rekanan pemerintah seharusnya dapat menjadi pertimbangan agar mereka diberi pembiayaan sampai 100 persen.
Hal itu disampaikan BW menyusul rencana pemerintah dalam memberikan penyertaan modal kepada bank milik daerah tersebut.
“Selama ini, hanya memberikan 30 persen dari pembiayaan. Kalau bisa 100 persen dan tanpa agunan. Kan sudah ada asuransi. Jadi kalau ada masalah, ter-cover asuransi,” kata BW saat ditemui usai menghadiri rapat Komisi II bersama Sekda Kota Bontang, Kepala Bapenda dan Perwakilan Bankaltimtara, Senin (18/10/2021).
Selain itu, politisi partai Nasdem ini juga menyampaikan kemudahan serupa harus diberlakukan bagi non-PNS. “Mereka juga pegawai pemkot,” sebutnya.
Selain mendapatkan deviden. Pemerintah Kota Bontang bisa mendapat beberapa keuntungan lain. “Misalnya ada 2 ribu pegawai non-PNS, masing-masing dibatasi hanya bisa pinjam Rp 10-15 juta. Rp 2 miliar uang berputar disitu,” jelas BW.
“Kebijakan seperti ini telah diterapkan oleh Bank Sulselbar dan Bank Jabar. Makanya perekonomian disana menggeliat,” tambahnya. (fn)
