HarianBorneo.com, SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam menurunkan biaya ibadah haji agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam meringankan beban umat Islam yang ingin menunaikan rukun Islam kelima.
“Tentu kami wakil rakyat menyambut baik keinginan Presiden untuk menurunkan biaya haji,” tegas Damayanti.
Ia menilai, gagasan pembangunan perkampungan haji di Mekkah menjadi langkah strategis yang dapat mengurangi beban biaya akomodasi sebagai salah satu komponen terbesar dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Lebih lanjut, Damayanti menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan haji di Indonesia, khususnya kinerja Badan Pengelola Haji (BP Haji) ke depan. Ia menyuarakan keprihatinan terhadap banyaknya keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya haji yang tidak sebanding dengan kualitas layanan dan panjangnya antrean keberangkatan.
“Sudah terlalu sering kita mendengar keluhan masyarakat mengenai pelayanan haji yang tidak memuaskan, padahal biaya yang dikeluarkan sangat besar dan waktu tunggu keberangkatan pun sangat panjang. Ini adalah catatan serius yang memerlukan solusi struktural yang komprehensif,” ujarnya.
Mengacu pada BPIH 2025 yang mencapai Rp89,41 juta, dengan Biaya Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung langsung oleh jemaah sebesar Rp55,43 juta, Damayanti membandingkan sistem Indonesia dengan Malaysia. Ia menyebut jemaah dari kelompok berpendapatan rendah (B40) di Malaysia hanya perlu membayar sekitar Rp36,3 juta, sedangkan kelompok menengah (M40) sekitar Rp53 juta, berkat adanya skema subsidi pemerintah.
“Perbandingan biaya ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih perlu banyak pembenahan. Sistem antrean yang panjang dan fasilitas yang seringkali tidak sesuai ekspektasi adalah dua contoh dari sekian banyak keluhan jemaah,” lanjutnya.
Ia turut menyoroti kekecewaan jemaah yang telah menabung selama bertahun-tahun, namun merasa tidak mendapatkan pelayanan yang memadai saat keberangkatan.
“Ini sangat disayangkan. Pembentukan BP Haji diharapkan membawa perubahan besar dalam hal efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Damayanti berharap agar BP Haji mampu membangun sistem pengelolaan haji yang adil, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan serta kepuasan jemaah.
“Kita ingin jemaah merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik selama menjalankan ibadah haji. Jangan sampai momen sakral ini ternoda oleh masalah teknis dan manajerial yang seharusnya bisa diantisipasi,” pungkasnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
