HarianBorneo.com, SAMARINDA — Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti belum optimalnya pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial RI di wilayah Kaltim. Menurutnya, lambatnya progres ini disebabkan oleh persoalan lahan serta lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintahan.
“Masalahnya bukan hanya lahan. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, dan prosesnya harus ditindaklanjuti dengan cepat dan serius. Kalau hanya sebatas peninjauan lahan tanpa ada tindak lanjut, program ini akan tetap mandek,” tegas Darlis.
Darlis, begitu ia akrab disapa, menjelaskan bahwa meskipun secara umum ketersediaan lahan di Kalimantan Timur mencukupi, hambatan utama justru terletak pada minimnya efektivitas koordinasi, baik di internal Pemprov Kaltim maupun dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Kelemahan koordinasi terlihat jelas, baik di dalam pemerintahan provinsi sendiri maupun antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota/kabupaten. Ini yang perlu menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan peluang penting dalam mengakses pendanaan dari APBN untuk sektor pendidikan melalui Kemensos, khususnya saat dana dari kementerian teknis lainnya terbatas.
“Kalau terus begini, ya jangan salahkan Kementerian Sosial kalau di provinsi lain sekolah rakyat bisa jalan secara masif, sementara kita tidak maksimal. Ini peluang yang sayang kalau dilewatkan,” tambahnya.
Darlis juga menyampaikan bahwa Kaltim telah tertinggal dalam tahap awal pelaksanaan program ini. “Untuk bulan Juni-Juli ini, saya optimis hanya Samarinda yang bisa berjalan. Tapi di kabupaten lain, berat untuk realisasi,” pungkasnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
