HarianBorneo.com, SAMARINDA — Samarinda kembali dilanda banjir, menambah panjang daftar persoalan tahunan yang membelit ibu kota Kalimantan Timur. Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai penanganan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah Kota Samarinda semata.
“Masalah banjir ini kompleks. Tidak berdiri sendiri dan tidak bisa diselesaikan satu pihak saja. Perlu keterlibatan semua unsur, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten sekitar,” ujar Darlis.
Ia menekankan bahwa banjir di Samarinda kerap dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di daerah sekitarnya, terutama Kutai Kartanegara, yang secara geografis mengelilingi Samarinda.
“Air yang datang dari wilayah hulu, seperti Kukar, ikut menyumbang volume banjir di Samarinda. Jika di sana tidak ada pengelolaan aliran air yang baik, maka dampaknya akan dirasakan di sini,” jelasnya.
Darlis juga mengkritisi buruknya perencanaan tata ruang dan pembangunan di kawasan sekitar Samarinda yang cenderung mengabaikan aspek lingkungan. Menurutnya, pembangunan yang tidak ramah lingkungan berkontribusi besar terhadap banjir tahunan.
“Kita tidak bisa lagi menganggap batas administratif sebagai alasan. Air tidak mengenal batas wilayah. Solusinya harus lintas kabupaten dan kota,” tambahnya.
Ia mendesak agar Pemprov Kaltim mengambil peran lebih aktif dalam menyinergikan kebijakan dan program lintas wilayah untuk penanganan banjir yang lebih terintegrasi.
“Pemprov harus hadir dalam mengkoordinasikan kebijakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam antar wilayah,” tegas politisi dari NasDem tersebut.
Darlis juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung, seperti sistem drainase yang memadai dan normalisasi sungai, serta konservasi kawasan resapan air.
“Penanganan banjir harus jangka panjang, dimulai dari perencanaan yang memperhatikan daya dukung lingkungan,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia berharap kebijakan penanggulangan banjir tak berhenti di atas kertas. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga harus dilibatkan. Tanpa peran aktif semua pihak, banjir akan terus menjadi ancaman rutin,” pungkasnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
