HarianBorneo.com, SAMARINDA – Potensi perusahaan daerah (Perusda) yang dinilai belum berjalan secara maksimal membuat Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, mengkritisi kinerja Perusda di Kaltim saat ini.
Maraknya kasus penangkapan direksi perusda, baik yang masih menjabat ataupun yang sudah purna membuat nama perusda kian tercoreng. Oleh sebab itu, legislator yang akrab disapa Tiyo ini meminta Pemprov Kaltim untuk lebih teliti dalam melakukan proses seleksi jajaran direksi perusda, dan membenahi kinerja Perusda.
“Pemerintah harus melakukan upgrade ataupun pembaharuan di perusda, serta melakukan revitalisasi, sehingga perusda kita ini tidak dianggap tidur panjang dan kegiatannya harus jelas,” tegas Tiyo, Rabu (15/3).
Ia menegaskan, jika memang tidak ada peningkatan performa dari direksi setiap perusda dalam mengemban perusahaan, maka secara jantan mereka harus bersedia mengundurkan diri.
“Pemerintah juga sejauh ini terus melakukan penilaian secara proporsional dan transparan, sehingga sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Politisi muda ini turut menyinggung beberapa direksi perusda yang pernah mengalami masalah hukum, tetapi hingga sekarang belum memiliki tindakan lanjutan mengenai perusahaan tersebut.
Baginya, hal tersebut harus memiliki kejelasan kepada masyarakat, apakah kemudian ada pergantian pimpinan atau seperti apa selanjutnya.
“Tentunya kita berharap perusda segera melakukan pertanggungjawaban agar terus mengedepankan tranparansi dan akuntabel sehingga memberikan sumbangsih pada Kaltim,” tutup Tiyo. (NF/Adv/DPRDKaltim)
