HarianBorneo.com, SAMARINDA – Kualitas sumber daya manusia (SDM) di Benua Etam masih menjadi persoalan untuk segera dibenahi. Hal ini menjadi sorotan mengingat masih banyak ditemukan infrastruktur pendidikan yang belum memadai untuk meningkatkan kualitas SDM di Kaltim.
Sorotan tajam tersebut dikemukakan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin. Menurutnya, DPRD Kaltim sudah berkomitmen untuk mengalokasikan 20 persen APBD Kaltim untuk sektor pendidikan. Hanya saja, beberapa tahun kebelakang realisasi anggaran di sektor tersebut dinilai belum maksimal.
“Realisasinya paling tinggi hanya 16 persen,” sebut Salehuddin, Rabu (15/2).
Tentu penyerapan anggaran pendidikan yang belum maksimal ini menjadi catatan penting bagi Pemprov Kaltim, mengingat Benua Etam harus memiliki keinginan yang baik dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM karena pemindahan IKN akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang.
Jika kualitas infrastruktur pendidikan di Kaltim tidak dibenahi, kata Saleh, maka jangan salahkan generasi muda mendatang kalau hanya jadi penonton dalam perkembangan IKN di Kaltim, mengingat merekalah yang menentukan nasib Kaltim 5-10 tahun kedepan.
“Kalau proses realisasi anggaran untuk pendidikan ini masih belum maksimal, maka keseriusan Pemprov Kaltim untuk dunia pendidikan patut dipertanyakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saleh memaparkan, di tahun 2023 ini DPRD Kaltim telah menganggarkan Rp3 Triliun atau 21 persen dari APBD Kaltim untuk sektor pendidikan. Ia berharap dana segar itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperbaiki sarana dan prasarana di dunia pendidikan sehingga mampu mencetak SDM yang unggul dalam menyambut pemindahan IKN. (NF/Adv/DPRDKaltim)
