Dosen Hukum Unmul Usulkan Bentuk Perda Desa Adat Ke Bapemperda DPRD Kaltim

- Jurnalis

Kamis, 2 Maret 2023 - 05:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perwakilan Dosen Hukum Unmul bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim saat menyampaikan usulan pembentukan Perda Desa Adat. (Foto: Ist)

Perwakilan Dosen Hukum Unmul bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim saat menyampaikan usulan pembentukan Perda Desa Adat. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, SAMARINDA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim bersama sejumlah Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar audiensi di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Kamis (2/3).

Pertemuan ini dilakukan dalam rangka menyampaikan usulan pembentukan peraturan daerah (Perda) terkait dengan bagaimana mengakui, mengakomodasi dan melakukan perlindungan terhadap Desa Adat yang ada di Kaltim sesuai dengan mandatory Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Ketua Bapemperda Kaltim, Rusman Yaqub menuturkan, sesuai dengan peraturan yang ada, Kaltim sampai saat ini memang belum memiliki regulasi yang mengatur tentang keberadaan Desa Adat.

Baca Juga :  Tiga Desa di Kabupaten Kukar Masuk Wilayah KBK

“Jadi atas dasar itu, melalui audiensi tersebut DPRD Kaltim bersama Akademisi Unmul segera membentuk peraturan daerah terkait dengan pengakuan terhadap kelembagaan desa adat,” ungkap Rusman, Kamis (2/3).

Politisi PPP ini pun meminta kepada Akademisi Fakultas Hukum supaya lebih memperkuat lagi kajiannya terhadap usulan regulasi tersebut. Khususnya terkait dengan bagaimana perbedaan prinsip antara desa budaya dengan desa adat itu.

Baca Juga :  Dianggap Sudah Pro Rakyat, Fraksi Nasdem Apresiasi Program Pemkot Samarinda

Kemudian bagaimana menghindari terjadi benturan-benturan kepentingan saat perubahan status itu dan bagaimana mekanismenya, pola struktur kepemimpinannya, serta bagaimana status kelembagaannya.

“Sehingga itu nantinya tidak multitafsir yang berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan baru. Jangan sampai perda ini nantinya justru melahirkan konflik baru antara desa adat dengan desa biasa,” pungkasnya. (NF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan
Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
Mahasiswa Beasiswa Kukar Idaman di Telkom University Memulai Magang di OPD dengan Fokus pada Tugas IT
Pemkab Kukar Tingkatkan Dukungan terhadap UMKM dengan Bantuan Peralatan dan Program Modal Usaha
Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN
Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik
Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 Dimulai, Bupati Kukar Minta Dukungan Semua Pihak

Berita Terkait

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:18 WIB

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Jumat, 5 Juli 2024 - 11:38 WIB

Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kamis, 4 Juli 2024 - 18:20 WIB

Mahasiswa Beasiswa Kukar Idaman di Telkom University Memulai Magang di OPD dengan Fokus pada Tugas IT

Rabu, 3 Juli 2024 - 00:57 WIB

Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN

Selasa, 2 Juli 2024 - 17:46 WIB

Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 18:14 WIB

Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 17:37 WIB

Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 Dimulai, Bupati Kukar Minta Dukungan Semua Pihak

Senin, 1 Juli 2024 - 17:32 WIB

Pembangunan Jembatan Sebulu Kukar Berjalan Menuju Penyelesaian Tahun 2025

Berita Terbaru

Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Foto: Ist)

Advertorial

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Rabu, 10 Jul 2024 - 13:18 WIB