HarianBorneo.com, TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah menetapkan anggaran sebesar Rp 50 juta per Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari inisiatif pemberdayaan masyarakat tahun ini. Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa anggaran ini akan difokuskan untuk meningkatkan aspek lingkungan, kebersihan, dan pemberdayaan di tingkat RT.
Arianto menyampaikan bahwa ada perubahan dalam alokasi anggaran tahun ini, khususnya terkait pengadaan kendaraan bermotor dan HP. “Kami telah menghentikan pengadaan tersebut untuk RT yang sudah ada, namun RT baru yang berjumlah 30 RT di tahun ini masih dapat menganggarkan untuk sepeda motor dan HP,” jelasnya.
Menurut Arianto, setiap usulan kegiatan oleh kelompok kerja (Pokja) RT harus sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis). “Jika ada usulan yang tidak sesuai, maka Pokja RT harus mengajukan permohonan perubahan kepada Kepala Desa atau Lurah, yang akan diteruskan ke camat dan dilaporkan ke DPMD Kukar,” ujar Arianto.
Ia juga menambahkan bahwa perubahan kegiatan yang diajukan tidak boleh melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan. “Untuk kegiatan pemeliharaan infrastruktur, batas maksimum perubahan anggarannya adalah 20 persen atau Rp 10 juta,” kata Arianto.
“Pengajuan perubahan kegiatan harus berdasarkan musyawarah warga, bukan hanya inisiatif dari ketua RT,” tegas Arianto. Hal ini menunjukkan bahwa DPMD Kukar mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran.
Program ini diharapkan dapat memperkuat fondasi komunitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat RT. DPMD Kukar berkomitmen untuk mendukung inisiatif yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya. (VY/Adv/DPMDKukar)
