HarianBorneo.com, TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah mempercepat upaya pemberdayaan desa melalui peningkatan anggaran yang signifikan sejak pertengahan tahun 2022. Inisiatif ini telah membawa perubahan positif dalam mendorong kemandirian desa-desa di Kukar.
Arianto, selaku Kepala DPMD, menyatakan bahwa tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal di antara 193 desa di Kukar. Sebanyak 76 desa telah mencapai status mandiri, dan desa-desa lainnya sedang berada dalam fase transisi menuju status maju dan berkembang.
“Kami merasa terhormat dengan dukungan yang diberikan oleh Bupati, yang secara konsisten mengingatkan pemerintah desa akan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat,” ujar Arianto.
Bupati Kukar telah mengambil langkah progresif dengan meningkatkan Anggaran Dana Desa (ADD) hingga 13 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat struktur pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Selain itu, Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) juga telah diberikan sebagai penghargaan dan insentif untuk tenaga kesehatan, perangkat desa, dan petugas Posyandu. Ini menunjukkan komitmen Bupati Edi Damansyah dalam memastikan bahwa masyarakat desa mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah.
Arianto menambahkan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan oleh DPMD bukan hanya untuk seremonial, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengevaluasi dan berkoordinasi dengan masyarakat desa. “Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang kami laksanakan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat,” tuturnya.
DPMD Kukar terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan anggaran yang diperluas dan kebijakan yang mendukung, diharapkan semua desa di Kukar akan mencapai status mandiri dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pemberdayaan desa menjadi titik fokus dalam agenda pembangunan daerah, yang menandai komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kutai Kartanegara. (VY/Adv/DPMDKukar)
