HarianBorneo.com, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis memberikan dorongnya terhadap pengembangan sektor pertanian yang ada di provinsi Kaltim.
Alasannya, tingkat kebutuhan bahan pangan akan mengalami lonjakan seiring dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Benua Etam.
Nanda sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa dala menghadapi tantangan tersebut, pengambangan sektor pertanian di Kaltim belum maksimal. Hingga kini, kontribusi terbesar bagi pendapatan asli daerah (PAD) masih bertumpu pada sektor pertambangan.
Untuk transformasi pertambangan ke pertanian, ia mendukung kebijakan pemerintah pusat tentang pengembangan food estate, salah satunya di Kaltim. Namun, ia mengingatkan agar program tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal.
“Jika dilakukan dengan serius, food estate tidak hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan hal ini,” jelas Nanda.
Terkait dengan pengembangan pertanian, Nanda menegaskan bahwa Kaltim memiliki potensi yang besar. Namun, belum dikelola dengan baik.
“Saya yakin, Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia,” terangnya.
Lebih lanjut kata Nanda, untuk mewujudkan swasembada pangan dengan potensi pertanian yang besar, pemerintah perlu menyusun database melalui pemetaan yang komprehensif di wilayah Kaltim.
Langkah ini dinilai menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan di Kaltim yang menjadi daerah penyangga kebutuhan IKN.
“Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, pinggiran kota atau tidak? Cocoknya ditanami apa?” sebutnya.
“Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri,” tambah Nanda.
Sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Provinsi Kaltim.
Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir.
“Yang paling penting, mulai dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menetapkan prioritas, dari pusat hingga kabupaten kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri,” pungkasnya. (Rd/Adv/DPRDKaltim)
