HarianBorneo.com, SAMARINDA — Wacana normalisasi Sungai Mahakam yang diusung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sebagai solusi jangka panjang penanganan banjir di Kota Samarinda mendapat sambutan positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Namun, dukungan tersebut disertai desakan agar rencana tersebut segera direalisasikan secara konkret.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa normalisasi Sungai Mahakam merupakan langkah mendesak yang tidak bisa lagi ditunda. Menurutnya, sedimentasi berat yang menumpuk di sepanjang aliran sungai menjadi faktor utama melemahnya daya tampung Mahakam, yang berdampak langsung pada tingginya risiko banjir.
“Begitu hujan turun sedikit saja, jalanan langsung tergenang. Itu menunjukkan daya tampung sungai sudah sangat rendah. Karena itu, upaya normalisasi ini adalah langkah yang sangat tepat dan harus segera dimulai,” tegas Subandi.
Ia menyadari proyek ini akan membutuhkan dana sangat besar, bukan hanya untuk pengerukan sungai, tapi juga untuk pengelolaan sedimentasi dan pengurangan kontaminasi lumpur. Ia memperkirakan dana yang dibutuhkan bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun, dan menyatakan keraguannya terhadap kesiapan fiskal Pemprov Kaltim untuk menyokong proyek sebesar itu.
“Proyek normalisasi Sungai Mahakam membutuhkan dana yang sangat besar. Satu triliun rupiah pun mungkin belum cukup,” jelasnya.
Subandi menyinggung bahwa meskipun APBD Kaltim tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp18,5 triliun, sebagian besar telah dialokasikan untuk program prioritas lainnya, termasuk program pendidikan gratis Gratis Pol sebesar Rp2,1 triliun. Menurutnya, Pemprov harus lebih selektif dan tepat dalam menentukan prioritas anggaran, mengingat urgensi banjir yang mengancam keselamatan warga.
“Untuk normalisasi, saya belum tahu angka pastinya karena masih dalam tahap perencanaan. Tapi tentu saja, anggaran harus dibagi berdasarkan prioritas,” tambahnya.
DPRD pun mendesak Pemprov untuk menunjukkan komitmen nyata, tidak hanya sebatas perencanaan. Subandi menyatakan, selama ini masyarakat sudah terlalu sering mendengar janji-janji penanganan banjir yang tak kunjung terealisasi.
Ia juga menegaskan bahwa normalisasi sungai bukan sekadar proyek teknis, melainkan investasi jangka panjang untuk keselamatan dan keberlanjutan hidup masyarakat. Penanganan banjir harus menjadi bagian dari strategi komprehensif yang melibatkan perbaikan sistem drainase, tata ruang, dan perlindungan daerah tangkapan air di hulu.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat harus saling mendukung. Banjir bukan masalah sepele, dan butuh solusi komprehensif,” tutup Subandi.
Dengan dorongan dari legislatif, diharapkan normalisasi Sungai Mahakam segera berprogres konkret, dan menjadi langkah strategis mengatasi banjir tahunan yang selama ini menjadi momok bagi warga Samarinda. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
