HarianBorneo.com, MAHAKAM ULU — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, bersama sejumlah anggota dewan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mahakam Ulu pada Rabu (21/5). Agenda ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Mahulu dalam rencana pembangunan Bandara Mahakam Ulu yang ditargetkan mulai pada tahun 2025.
Ekti mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp40 hingga Rp45 miliar melalui APBD tahun 2025 guna mendukung pembangunan bandara tersebut.
“Kunjungan kerja saya ke Mahulu ini dalam rangka sinkronisasi, karena ada dukungan dana dari provinsi untuk pembangunan bandara,” ujar Ekti.
Ia menjelaskan, saat ini proses penyusunan dokumen teknis tengah berjalan, mencakup Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Cipta Karya Kaltim.
Sebelumnya, proyek ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan. Namun, karena tidak tersedia nomenklatur anggaran yang sesuai di Dishub, pengelolaan proyek kemudian dialihkan ke Dinas PUPR Cipta Karya.
“Peralihan ini baru dilakukan dua hari lalu. Karena tidak ada nomenklatur yang sesuai di Dishub, maka proyek dialihkan ke Cipta Karya,” jelas Ekti.
Terkait timeline, ia memperkirakan proses perencanaan akan berlangsung selama dua bulan, kemudian dilanjutkan dengan proses lelang selama dua bulan berikutnya. Meski demikian, Ekti berharap proses tender bisa dipercepat agar pembangunan segera dimulai.
Skema pembiayaan proyek ini akan melibatkan kerja sama antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Mahulu yang dituangkan dalam roadmap dan Memorandum of Understanding (MoU). Roadmap tersebut saat ini tengah disusun oleh Asisten I Setkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso.
“Kesepakatan ini akan melibatkan langsung Bupati Mahulu dan Gubernur Kaltim, untuk menentukan pembagian peran masing-masing pihak,” tambahnya.
Politikus Partai Gerindra itu menekankan bahwa keberadaan bandara akan menjadi katalisator utama dalam membuka akses transportasi dan mendorong percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
“Kita ingin pembangunan ini bisa segera terealisasi karena akan menjadi pintu masuk kemajuan ekonomi dan pelayanan publik di Mahulu,” pungkasnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
