HarianBorneo.com, SAMARINDA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyoroti masih adanya empat desa tertinggal di Kabupaten Kutai Barat sebagai bukti belum meratanya pembangunan di Benua Etam. Hal ini menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Kaltim yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap distribusi program pembangunan, khususnya di wilayah pedalaman.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Yonavia, menegaskan bahwa keberadaan desa tertinggal harus menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam mengukur efektivitas pembangunan.
“Keberadaan desa tertinggal menunjukkan adanya aspek yang perlu diperbaiki dalam proses pembangunan. Pertanyaannya bukanlah telah dilaksanakannya suatu program, melainkan apakah manfaatnya telah benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” jelas Yonavia.
Ia merinci, desa-desa yang masih berstatus tertinggal berada di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, yakni Tanjung Soke, Gerunggung, Deraya, dan Lemper. Kondisi ini, menurutnya, memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan.
Lebih lanjut, Yonavia mendorong adanya strategi terpadu antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat agar upaya pengentasan desa tertinggal bisa lebih terarah dan terukur. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lembaga.
“Kita butuh kerja sama semua pihak. Tidak bisa hanya satu pihak yang bergerak. Ini soal komitmen untuk pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pedalaman, Yonavia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Ia menilai bahwa mempercepat pembangunan di pedalaman merupakan bagian dari tanggung jawab moralnya.
“Perjuangan untuk pembangunan di pedalaman adalah bagian dari tanggung jawab moral saya sebagai wakil rakyat,” tutupnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
