HarianBorneo.com, SAMARINDA — Kekhawatiran masyarakat terkait efisiensi anggaran yang dikhawatirkan berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan akhirnya mendapat penjelasan dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menegaskan bahwa pemerintah telah menjamin tidak ada pemotongan terhadap anggaran kedua sektor vital tersebut.
“Tapi yang jelas, pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan dari sisi pendidikan dan kesehatan,” ujar Fuad.
Fuad menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah menyasar kegiatan-kegiatan yang dinilai kurang berdampak signifikan serta dilakukan secara berulang, seperti forum diskusi kelompok (FGD), seminar, dan perjalanan dinas.
“Kegiatan seperti itu tidak harus dilakukan terus-menerus. Jadi, yang diefisienkan adalah kegiatan berulang yang manfaatnya kecil,” paparnya.
Ia bahkan menyebut, DPRD Kaltim telah mengambil langkah nyata dengan memangkas sejumlah anggaran perjalanan dinas yang dinilai bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting. Nilai efisiensi dari pos tersebut bahkan mencapai puluhan miliar rupiah.
“Maka kita sudah nolkan dari beberapa item, dan itu dirasa cukup karena nilainya juga signifikan,” ungkapnya.
Fuad menekankan bahwa efisiensi ini bukan ditujukan untuk memangkas layanan pendidikan dan kesehatan, melainkan penghematan terhadap belanja operasional di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk DPRD.
“Menurut Menteri Keuangan, banyak belanja operasional OPD yang tergolong boros. Jadi efisiensi ini menyeluruh, termasuk DPRD juga ikut kena,” pungkasnya.(DPRDKaltim/Adv/IKH).
