HarianBorneo.com, BALIKPAPAN – Demi menyempurnakan draft rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pengarusutamaan Gender (PUG), Komisi IV DPRD Kaltim bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim melaksanakan rapat kerja (Raker) di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Kamis (19/10).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah Kepala OPD, yakni Kepala Dinas Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Agus Tianur, serta sejumlah OPD lainnya.
Pertemuan yang membahas Ranperda Tentang Perubahan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, bersama Anggota Komisi IV, Rusman Ya’qub.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati menyampaikan, usaha peningkatan Pembangunan Pengarusutamaan Gender haruslah dilaksanakan secara serius dengan melibatkan antar OPD se Kaltim.
“Untuk itu, kami melakukan rapat bersama, dengan melibatkan seluruh OPD agar regulasi ini dapat berjalan sesuai harapan,” sebut Puji.
Tujuan utama dibentuk regulasi pengarusutamaan gender ini, kata Puji, adalah agar tercipta kesetaraan dan kesempatan yang sama didapatkan oleh kaum hawa.
“Sehingga tidak ada lagi kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan yang didapat, baik laki-laki maupun perempuan di berbagai bidang pembangunan,” sebut Puji.
Politisi Demokrat ini menjabarkan, pelaksanaan PUG ini adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan melalui program dan kebijakan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan untuk memberdayakan laki-laki dan perempuan dengan berbagai tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di segala bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.
Senada, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub menambahkan, kehadiran OPD sebagai ebntuk mengakomodir kebutuhan dari masing-masing instansi.
“Karena OPD lah yang paling paham dan pengguna dari perda ini. Sebab, OPD nanti yang akan merencanakan semua program-program yang terkait dengan pengarusutamaan gender itu,” jelasnya.
Urgensi menghadirkan OPD dalam pembahasan Ranperda Pengarusutamaan Gender ini, ujar Rusman, adalah untuk meminta masukan-masukan apa saja yang bisa dihimpun untuk dimasukan dalam draf ranperda.
“Supaya dalam perspektif keterlibatan pembanguanan di daerah, tidak ada lagi pemilahan antara jenis kelamin. Jadi perempuan dan laki-laki itu secara prinsip sama, tidak ada lagi diskriminatif,” terang Politisi PPP ini.
Karena menurut dia, selama ini sering sekali ada perlakuan-perlakuan yang tidak seimbang dari kelompok-kelompok sasaran pembangunan tersebut. Untuk itu, perspektif pengarusutamaan gender itu juga harus menggunakan pendekatan yang namanya data pilah penduduk.
“Misalnya, jenis kelamin laki-laki berapa, perempuan berapa. Sehingga tidak seperti selama ini. Karena tidak berdasarkan data pilah penduduk, akhirnya sasaran pembangunan terlalu dominan sama yang laki-laki saja perempuan tidak,” jelas Rusman.
Sementara itu, Kepala DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita, yang juga selaku pengusul Ranperda Pengarusutamaan Gender mengatakan, terdapat tujuh strategi penguatan kelembagaan PUG. Diantaranya penguatan komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran, data terpilah, instrument PPRG, dan partisipasi masyarakat.
“Maka itu, DKP3A perlu masukan dari perangkat daerah untuk kesempurnaan Perda ini. Harapannya, Perda PUG ini dapat memberikan dampak perubahan yaitu mengecilnya kesenjangan gender,” tandasnya. (AJ/Adv/DPRDKaltim)
