HarianBorneo.com, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Soswasbang) dengan menyasar kepada masyarakat di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan pada Minggu (5/3) lalu.
Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis menyebutkan bahwa provinsi ini sebagai Indonesia mini, dengan dihuni banyaknya suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Politisi PDI-P itu menghadirkan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Eko Susanto, serta Ketua Dewan Perwakilan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) Kaltim, Ronal Stephen, dengan dihadiri ratusan warga Makroman.
Menurut Nanda– sapaan akrab Ananda Emira Moeis, dirinya melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan dengan mengangkat materi Kaltim sebagai Indonesia mini. Tema ini diambil karena Benua Etam dinilai sebagai provinsi yang memiliki keragaman suku dan bangsa di Indonesia.
“Meski banyak perbedaan, namun masyarakatnya dapat menjaga kerukunan, harmoni, hidup bersama dengan semboyan dimana bumi dipijak di situ langit di junjung,” ucap Nanda, Minggu (5/3).
Dihadapan masyarakat, Nanda memberikan langsung pembekalan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya empat konsensus kebangsaan. Ia menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila mesti dipahami dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Nilai-nilai Pancasila sudah diamanahkan oleh para pendahulu kita sehingga pancasila ini bisa dijalankan di Kaltim dengan baik. Ini bisa menjadi contoh dan hal itu luar biasa,” sebutnya.
Nanda mengungkapkan, salah satu pertimbangan pemerintah pusat untuk menunjuk Kaltim sebagai wilayah tempat berpindahnya ibu kota salah satunya karena selama ini Kaltim bisa membangun kedamaian, bisa membangun ketentraman.
“Sehingga siapapun yang datang ke Kaltim dia akan hidup tenang, bisa berusaha dengan baik karena rakyatnya juga bisa menerima,” katanya.
Ia menegaskan, sepanjang saling menghargai saling menghormati, baik pendatang dan penduduk lokal dan ini harus dipertahankan karena biar bagaimana pun Kaltim adalah bagian dari IKN. Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa saat ini salah satu ancaman kebangsaan secara nasional adalah penyalahgunaan narkoba.
Kemudian teknologi informasi yang menyebabkan setiap orang bisa menerima informasi dari apa saja dari negara luar, tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu.
“Sekarang tinggal bagaimana membangun bangsa ini tetap teguh pada ideologi Pancasila. Karena dari sekian banyak informasi itu ada banyak juga yang berkaitan dengan orang yang menawarkan ideologi lain kepada bangsa Indonesia. Tentu akan lebih berbahaya jika anak-anak tidak mengerti bangsanya, tidak mengerti ideologi bangsanya dan lebih mengetahui ideologi bangsa lain,” tekannya.
Hal berbahaya ini harus bisa ditangkal sedini mungkin lantaran semenjak Reformasi tahun 1998 hingga sekarang, dengan tidak adanya P4, setidaknya dengan pertambahan jumlah penduduk dihitung sekitar 97 juta anak Indonesia itu kurang, bahkan tidak mendapatkan literasi tentang Pancasila dan Kebangsaan.
“Kita bersyukur pemerintah sekarang sudah menyadari hal itu. Terbukti sejak 5-10 tahun terakhir kita sudah mulai melakukan wawasan kebangsaan lagi. Kita gugah kembali mereka yang lupa, kita gugah kembali agar mereka sadar bahwa kita ini berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu dengan dasar negara Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945,” tegasnya. (NF/Adv/DPRDKaltim)
