HarianBorneo.com, BALIKPAPAN – Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Kaltim menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kaltim Tahun 2024 – 2025 di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (16/2).
Rapat ini dihadiri 200 orang secara langsung dan 100 orang partisisipan secara daring dengan menghadirkan narasumber dari instansi vertikal melalui aplikasi zoom meeting seperti Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Mohammed Ali Barawi, Direktur PEIPD Ditjen Bangda Kemendagri, Iwan Kurniawan, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Anang Budi Gunawan, dan Plt. Kepala Bappeda Kaltim, Yuslianda.
Pada acara yang dibuka Sekdaprov Kaltim, Sri Wahyuni, sejumlah pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim turut memberikan masukan yang merupakan aspirasi masyarakat yang dinilai perlu untuk diakomodir.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan apresiasinya kegiatan tersebut karena menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat sehingga diharapkan adanya singkronisasi program pembangunan pusat dan daerah. Oleh sebab itu konsultasi publik ini menjadi momentum untuk menyampaikan saran dan masukan guna pemenuhan rencana pembangunan Kaltim dalam jangka pendek dalam rangka menyambut Ibu Kota Negara.
Ia menyampaikan agar baik Badan Otorita IKN Nusantara, kementerian terkait, hingga Pemprov Kaltim merumuskan kebijakan baru yang memuat tentang pemetaan pendudukan untuk mengevaluasi jumlah kursi wakil rakyat.
“IKN berkedudukan di Kaltim, artinya ada daerah-daerah yang nantinya akan berkurang secara administratif dan ini berpengaruh pula terhadap jumlah kursi di DPRD. Contohnya di Kukar akan ada pergeseran jumlah kursi dari tujuh menjadi empat. Ini harus segera dibuat ketetapannya seperti apa,” ucap Hasanuddin Mas’ud.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji menuturkan, adanya IKN idealnya menjadikan Kaltim mendapatkan perhatian yang selayaknya terutama berkaitan dengan kebijakan anggaran dan pembangunan dari pemerintah pusat. Ia mencontohkan seperti dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang dikembalikan ke Kaltim masih belum maksimal.
Padahal sebagai daerah penghasil seharusnya mampu menjadi prioritas sebab memiliki wilayah yang luas membuat Kaltim memerlukan anggaran yang cukup.
“Kalau 10 persen saja dana bagi hasil di kembalikan ke Kaltim maka apa yang disampaikan Pak Gubernur Kaltim terkait provinsi ini akan mampu melanjutkan pembangunan IKN,” singkat Seno Aji. (NF/Adv/DPRDKaltim)
