HarianBorneo.com, SAMARINDA — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menekankan pentingnya perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap isu perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal itu ia sampaikan usai mengikuti diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, pada Sabtu (10/5/2025).
Hasanuddin menyampaikan bahwa karakteristik wilayah 3T sangat berbeda dengan daerah perkotaan, baik dari segi infrastruktur, budaya, akses layanan, kebutuhan anggaran, hingga kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, menurutnya, pendekatan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa disamakan.
“Setiap daerah punya tantangan sendiri. Wilayah 3T butuh pendekatan yang lebih kontekstual dan perhatian khusus,” ujarnya kepada awak media.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA telah menyediakan anggaran khusus untuk mendukung perlindungan perempuan dan anak di wilayah-wilayah 3T tersebut.
“Hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Ibu Menteri. Dana sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaannya agar tepat sasaran,” ucap politisi yang akrab disapa Hamas itu.
Hasanuddin menambahkan bahwa saat ini terdapat tujuh kabupaten di Kalimantan Timur yang disiapkan untuk menerima dana dukungan tersebut. Meskipun belum menyebutkan secara rinci nama-nama kabupatennya, ia memastikan bahwa semuanya termasuk dalam kategori daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan sulit dijangkau.
Sebagai pimpinan legislatif, ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan berperan aktif dalam mengawasi dan mendorong pelaksanaan program ini agar benar-benar memberi manfaat bagi kelompok rentan, khususnya dalam hal pencegahan kekerasan serta akses terhadap layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan.
“Kami akan pastikan dana itu digunakan sesuai tujuannya. Ini tentang masa depan generasi bangsa. Jangan sampai kebijakan bagus di pusat, tapi tidak sampai ke lapisan bawah,” tegasnya.
Lebih jauh, Hasanuddin juga menyoroti pentingnya melibatkan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini. Menurutnya, ormas memiliki jaringan yang kuat hingga ke tingkat desa dan bisa menjadi mitra strategis pemerintah.
“Mereka punya pemahaman langsung tentang kondisi lapangan. Jika dikolaborasikan, dampaknya akan lebih luas,” pungkasnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
