HarianBorneo.com, SAMARINDA — Pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat mulai menimbulkan dampak signifikan di sektor jasa, terutama perhotelan di Kalimantan Timur. Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menyatakan keprihatinannya dan mendorong evaluasi terhadap kebijakan efisiensi tersebut.
Menurut Nurhadi, pengurangan anggaran perjalanan dinas dan belanja operasional seperti alat tulis kantor (ATK) berimbas langsung pada tingkat hunian hotel, yang selama ini sangat bergantung pada aktivitas instansi pemerintah.
“Kebijakan ini menimbulkan efek domino. Tidak hanya hotel yang terdampak, tapi juga sektor jasa lainnya seperti katering, transportasi, hingga UMKM lokal yang ikut menopang kegiatan pemerintahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebagian besar pelaku usaha perhotelan di Kaltim mengandalkan kegiatan instansi pemerintah untuk menopang okupansi harian. Tanpa kegiatan itu, mereka kehilangan pemasukan utama.
Nurhadi menyebut bahwa di beberapa daerah, seperti Jambi, penerimaan dari sektor perhotelan menjadi salah satu sumber pendapatan penting daerah. Jika efisiensi terus berlanjut tanpa alternatif kebijakan, ia khawatir akan menurunkan pendapatan asli daerah (PAD) di banyak provinsi.
“Kita bukan menolak efisiensi, tapi perlu pendekatan yang lebih bijak agar tidak mematikan ekosistem ekonomi yang sudah ada,” jelasnya.
Sebagai langkah solutif, Nurhadi mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan skema efisiensi yang tetap memberi ruang pada kegiatan penting daerah, termasuk perjalanan dinas strategis yang berdampak langsung terhadap ekonomi lokal.
“Harapannya, pemerintah pusat tidak mengambil kebijakan satu sisi, tetapi membuka ruang dialog dengan daerah untuk mencari jalan tengah,” tutupnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
