HarianBorneo.com, SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud mengulas persoalan inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024.
Pria yang akrab disapa Hamas itu mengungkapkan, ada dua persoalan yang menjadi perhatian dari rakor tersebut, yaitu persoalan disabilitas dan inflasi ketahanan pangan. Terhadap dua persoalan tersebut juga dibeberkan bagaimana cara pengendaliannya.
“Ada dua yang dibahas, yaitu soal disabilitas. Jadi disabilitasnya mau dimasukkan kedalam anggaran, mau APBN maupun APBD setiap pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian soal persiapan ketahanan pangan atau inflasi karena ada dampak el nino, seperti banjir dan lain sebagainya,” paparnya, Kamis (8/2/2024).
Hamas menerangkan bahwa, terkait penanganan terhadap dampak bencana tersebut, berkaitan hal ini dibagi menjadi empat daerah diantaranya Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Hamas menyebutkan Kalimantan menjadi salah satu daerah yang masuk dalam inflasi ketahanan pangan.
“Jadi ada beberapa menurut prakiraan cuaca, tempat-tempat yang ada banjir dampak dari el nino. Nah itu yang harus segera diantisipasi. Maka itu yang dimasukkan ke dalam inflasi ketahanan pangan, dan itu juga dimasukkan ke dalam APBN dan APBD setiap provinsi,” terangnya.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur bersama DPRD diminta untuk melakukan persiapan dalam menghadapi persoalan terkait ketahanan pangan atau inflasi. Ia berharap, rakor tersebut dapat memberikan arahan dan solusi yang tepat bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi tantangan yang ada.
“Kita berharap, rakor ini bisa memberikan arahan dan solusi yang tepat bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi tantangan yang ada. Kita juga berharap, pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi dan menjaga ketahanan pangan di daerah masing-masing,” tandas Hamas. (MF/Adv/DPRDKaltim)
