HarianBorneo.com, SAMARINDA – Pengerjaan kontruksi gedung-gedung di IKN Nusantara telah dimulai. Pemerintah butuh ribuan tenaga kerja. Menurut Legislator Kaltim, Sigit Wibowo, pemerintah pusat sendiri berencana ‘mengimpor’ 16 ribu tukang ke IKN Nusantara.
Tentu kebijakan ini menimbulkan pertanyaan bagi Politisi PAN itu. Jangan-jangan karena Pemda Kaltim minim aksi untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana mendatangkan 16 ribu tukang dari luar Kaltim untuk melakukan pembangunan konstruksi di IKN Nusantara.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan banyak pekerja sekaligus untuk mempercepat pembangunan sejumlah gedung. Seperti istana kepresidenan, fasilitas penunjang, sampai 22 tower tempat tinggal untuk ASN. Tapi belum apa-apa, rencana itu mendapat penolakan keras dari kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Gerakan Suara Rakyat Kaltim Nusantara (Gaskan).
Ada 6 tuntutan dari Aliansi Gaskan, di mana satu di antaranya adalah menolak kedatangan 16 ribu pekerja dari luar Kaltim. Aksi ini lantas menjadi pro kontra.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo pun turut menanggapi kegaduhan tersebut. Menurutnya, aksi penolakan yang dilakukan oleh Gaskan merupakan kegiatan yang sah-sah saja. Apalagi demi memperjuangkan hak masyarakat yang ada di Bumi Etam.
Namun yang jadi persoalan, jika mayoritas pekerja berasal dari Kaltim, apakah ada garansi kalau pembangunan bisa berjalan dengan baik? Oleh sebab itu, Pemprov ataupun pemkab/kota se-Kaltim perlu memastikan hal ini dulu.
“Itu hak teman-teman untuk menyampaikan aspirasinya. Karena memang tenaga kerja lokal kita kan juga penting untuk dapat berkontribusi.” ucap Sigit, Selasa (21/2).
“Sebenarnya ini jadi tamparan keras bagi pemprov dan pemda. Apa yang akan dilakukan untuk mempersiapkan SDM lokal supaya kita bisa bersaing nantinya,” sambungnya.
Memang, kata Sigit, Pemerintah Pusat perlu membuka peluang lebih besar bagi pekerja lokal terlebih dahulu. Setidaknya ini adalah bentuk keadilan, serta untuk menghindari gesekan-gesekan yang tidak perlu. Kalau sudah sosialisasi dan terseleksi, ternyata jumlah tenaga kerja lokal jauh dari yang diperlukan, baru pemerintah merekrut pekerja dari luar Kaltim.
“Termasuk juga penentuan badan otorita. Siapa saja orangnya yang memang benar-benar layak masuk di dalam jajaran tersebut. Kita juga minta ke pusat melalui (politik) afirmasi,” lanjutnya.
Dengan adanya kesepakatan afirmasi tersebut, bakal terjalin kerja sama antara pekerja lokal dan pekerja luar yang di datangkan oleh Pemerintah Pusat.
“Kebijakan 16 ribu pekerja yang dibutuhkan. Harusnya ada kuota untuk orang lokal. Memang fakta di lapangan orang lokal ilmunya belum sama dengan orang luar. Tapi ilmu itu bisa di-upgrade. Kita gak boleh kalah. Kita punya BLK tersebar di beberapa daerah di Kaltim. Harusnya bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk menyerap orang-orang lokal kita agar ilmunya bisa di-upgrade,” ujarnya
Maka kekisruhan ini kembali harus menjadi tamparan buat semuanya. Pemprov dan Pemda se-Kaltim tidak boleh santai untuk mempersiapkan SDM handal untuk terlibat di IKN pada berbagai bidang pekerjaan, karena keahlian kerja tidak bisa didapat lewat motivasi. Jangan jadi penonton di rumah sendiri saja. Namun perlu pula pelatihan intens dan luas agar semakin banyak warga lokal yang siap bersaing.
“Kita juga gak bisa semata-mata menolak secara keseluruhan. Karena memang benar kita kekurangan tenaga ahli di bidang tersebut. Dari 16 ribu calon pekerja itu. Kalau bisa setengahnya atau bahkan lebih banyak dari orang lokal Kaltim,” tutupnya. (NF/Adv/DPRDKaltim)
