HarianBorneo.com, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kaltim menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama mitra kerjanya, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, Dinas Kehutanan Kaltim dan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim untuk membahas kegiatan program kerja tahun anggaran 2023 di Hotel Blue Sky Balikpapan, Senin (6/3).
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, yang didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin dan Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, serta Anggota Komisi III DPRD Kaltim diantaranya Ali Hamdi, Andi Harahap, H Baba, Safuad, Romadhony Putra Pratama, Sutomo Jabir, Mimi Meriami Br Pane, Agus Suwandy, Saefuddin Zuhri, Bagus Susetyo, Jawad Sirajuddin dan Amiruddin.
Tampak pula hadir dalam raker tersebut Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud dan Sekretaris Dewan, Muhammad Ramadhan, Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda bersama sejumlah kepala bidang dan kepala UPTD, Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Joko Istanto bersama kepala bidang dan kepala UPTD KPHP, serta Kepala Dinas ESDM Kaltim, Munawwar bersama kepala bidang.
Raker dibagi dalam tiga sesi diskusi, di mana pada sesi pertama diisi dengan paparan dari Dinas PUPR-PERA Kaltim. Kemudian dilanjut sesi kedua dengan paparan dari Dinas Kehutanan Kaltim dan terakhir di sesi ketiga yaitu paparan dari Dinas ESDM Kaltim.
Hasanuddin Mas’ud dalam sambutannya mengatakan, sesuai dengan tupoksi, tugas dan fungsi DPRD Kaltim, selain legislasi juga penganggaran dan pengawasan atau monitoring.
“Tugas monitoring ini yang agak berat karena tugas ini kadang-kadang kita lalai. Padahal kita ini di provinsi mewakili 3,5 juta penduduk Kaltim. Dan kita ini terpilih, 55 ini dari 495 orang, jadi betul-betul sudah tersaring, serta punya tugas dan fungsi salah satunya sesuai dengan sumpah jabatan itu bagaimana kita memperjuangkan dapil dimana kita dipilih,” paparnya.
Sementara itu, Veridiana Huraq Wang mengatakan bahwa raker ini dilakukan untuk membahas sejauh mana realisasi pekerjaan dari masing-masing dinas pada tahun 2022, serta program apa saja yang telah dan akan dikerjakan pada tahun 2023.
Kemudian juga dalam rangka untuk meningkatkan sinergitas DPRD Kaltim dengan mitra kerja agar selalu berjalan seiring dan bisa bekerja sama lebih erat dan lebih baik lagi. Yang menjadi perhatian, lanjutnya, ada sekitar 201 kilometer atau sekitar 22,5 persen jalan provinsi yang rusak.
“Kami harap ini menjadi perhatian dan prioritas terutama pada koneksi jalan yang menjadi nadi ekonomi,” sebut Veri.
Veridiana mengharapkan, pelaksanaan APBD jangan sampai tertunda agar daya serapnya maksimal dan pembangunan bisa berjalan dengan baik.
“Kita meminta kepada pemerintah daerah agar menyusun anggaran secara proporsional, karena semua daerah membutuhkan anggaran yang sama, walaupun ada hal-hal teknis yang dipertimbangkan,” pungkasnya. (NF/Adv/DPRDKaltim)
