Komisi IV DPRD Kaltim Tekan Disnakertrans Awasi Perusahaan Dalam Membatasi TKA

- Jurnalis

Minggu, 26 Februari 2023 - 05:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fahlevi. (Foto: Ist)

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fahlevi. (Foto: Ist)

HarianBorneo.com, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim untuk memperkuat pengawasan kepada perusahaan, supaya membatasi kuota tenaga kerja asing (TKA) demi tersedianya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal.

Hal ini dilakukan agar konflik ketenagakerjaan di Morowali menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk memperingatkan perusahaan supaya lebih memperhatikan tenaga kerja lokal dan membatasi tenaga kerja asing.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dipadukan terkait tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing yang tinggal bekerja di Kaltim. Karena bagaimana pun perusahaan harus jeli memperhatikan hak-hak buruh agar tidak terjadi konflik.

“Oleh sebab itu, kami himbau Disnakertrans Kaltim agar mengawasi keberadaan pengoperasian penempatan buruh, termasuk masih ada perusahaan aktif di Kaltim yang masih banyak menggunakan tenaga kerja dari luar daerah dan tenaga kerja asing,” tekan Reza, Minggu (26/2).

Baca Juga :  Permudah Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Pemkab Kukar Luncurkan Kartu E-Kusuka

Komisi IV, kata Reza pernah melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada PT Kalimanan Ferro Industry (KFI). Hasilnya dalam menjalankan aktivitas pembangunan smelter nikel di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), ditemukan sebanyak 80 tenaga kerja asing yang dipekerjakan perusahaan tersebut.

Dibeberkannya perusahaan tersebut secara administrasi proses perizinan ketenagakerjaan, dari wajib lapor tenaga kerja belum terpenuhi secara lengkap. Namun sudah berani mempekerjakan tenaga kerja asing.

“Secara administratif ketenagakerjaan perusahaan tersebut masih proses kelengkapan prosedur, yang seharusnya tidak boleh mempekerjakan TKA sebelum semuanya lengkap,” ungkapnya.

Baca Juga :  Ungkap Kasus Narkotika, Polsek Sungai Pinang Amankan 3 Tersangka dan 11 Poket Sabu

Sebagai tahapan, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Kemudian, selain memerlukan pengesahan RPTKA, TKA yang akan bekerja di Indonesia juga memerlukan visa dan izin tinggal. Pengesahan RPTKA digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.

“Dalam waktu dekat kami akan memanggil perusahaan-perusahaan di Kaltim yang mempekerjakan TKA, baik dari PT KFI dan perusahaan lain, serta juga mengundang Kepala Disnakertrans Provinsi Kaltim untuk melakukan koordinasi terkait hal tersebut,” tutupnya. (NF/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Edi Damansyah Dorong Peningkatan Pembangunan Desa di Lokakarya IDM
Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan
Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
Mahasiswa Beasiswa Kukar Idaman di Telkom University Memulai Magang di OPD dengan Fokus pada Tugas IT
Pemkab Kukar Tingkatkan Dukungan terhadap UMKM dengan Bantuan Peralatan dan Program Modal Usaha
Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN
Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik
Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 10:41 WIB

Edi Damansyah Dorong Peningkatan Pembangunan Desa di Lokakarya IDM

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:18 WIB

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Jumat, 5 Juli 2024 - 11:38 WIB

Bupati Kukar Dorong Optimalisasi Peran Teruna Dara dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Rabu, 3 Juli 2024 - 18:02 WIB

Pemkab Kukar Tingkatkan Dukungan terhadap UMKM dengan Bantuan Peralatan dan Program Modal Usaha

Rabu, 3 Juli 2024 - 00:57 WIB

Kutai Kartanegara Fokus Jadi Lumbung Pangan IKN

Selasa, 2 Juli 2024 - 17:46 WIB

Pemkab Kukar Luncurkan KKPD untuk Meningkatkan Efisiensi Belanja Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 18:14 WIB

Kantor Desa Loa Lepu Kini Resmi Diresmikan oleh Bupati Kukar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Senin, 1 Juli 2024 - 17:37 WIB

Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara 2 Dimulai, Bupati Kukar Minta Dukungan Semua Pihak

Berita Terbaru

(Foto: Ist)

Advertorial

Edi Damansyah Dorong Peningkatan Pembangunan Desa di Lokakarya IDM

Selasa, 23 Jul 2024 - 10:41 WIB

Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Foto: Ist)

Advertorial

Musim Penghujan, Bupati Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan

Rabu, 10 Jul 2024 - 13:18 WIB