HarianBorneo.com, SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, melontarkan kritik tajam terhadap maraknya praktik nepotisme dalam pengangkatan pengurus Perusahaan Daerah (Perusda). Ia menilai praktik ini menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kontribusi Perusda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sapto menegaskan bahwa masih banyak jabatan penting di Perusda yang diisi bukan berdasarkan kompetensi, melainkan karena kedekatan personal dan politik. Hal ini, menurutnya, sangat merugikan dan menghambat kinerja perusahaan milik daerah.
“Kalau masih diisi orang-orang yang cuma dekat secara personal, bukan karena kemampuan, jangan harap Perusda bisa berkembang,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa posisi direksi dan komisaris harus diberikan kepada individu yang memiliki profesionalisme tinggi dan latar belakang sesuai dengan bidang usaha Perusda.
“Perusda itu instrumen ekonomi, bukan tempat balas budi. Praktik seperti itu harus dihentikan,” ujar legislator dari Fraksi Golkar tersebut.
Sapto juga menyoroti bahwa sebagian besar Perusda di Kaltim belum menunjukkan performa yang memadai dan gagal berkontribusi optimal terhadap PAD. Oleh karena itu, ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen agar lebih teknokratis dan berbasis meritokrasi.
Tak hanya itu, Sapto meminta Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk bersikap tegas dalam melakukan reformasi tata kelola Perusda, termasuk menolak tekanan politik dalam penempatan pejabat strategis.
“Kalau ingin PAD meningkat, tempatkan orang yang paham dan mampu di posisi strategis. Itu kunci pembenahan Perusda,” pungkasnya. (DPRDKaltim/Adv/IKH).
